Priyo Segera Dipanggil Badan Kehormatan

Reporter

Senin, 2 September 2013 11:45 WIB

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan DPR akan memanggil Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sebelum 15 September 2013. Pemanggilan ini terkait kunjungan Priyo ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin akhir Mei 2013 lalu.

"Pemanggilan ini sudah diputuskan dalam rapat," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan Abdul Wahab Dalimunthe di gedung DPR, Senin, 2 September 2013. Namun, Ketua Badan Kehormatan Trimedya Panjaitan belum memutuskan tanggal persis pemanggilan ini.

Wahab enggan membeberkan materi yang akan ditanyakan kepada Priyo. "Yang biasa-biasa saja," katanya. Sebelum memanggil Priyo, kata Wahab, Badan Kehormatan juga berencana memanggil Indonesia Corruption Watch selaku pengadu. Menurut dia, sesuai prosedur, pihak pengadu lebih dahulu dimintai keterangan.

Sebelumnya, Priyo Budi Santoso mengunjungi Sukamiskin pada akhir Mei 2013 lalu. Priyo beralasan kunjungan ini terkait kapasitasnya selaku pimpinan DPR. Kunjungan ini menjadi polemik karena sebelumnya sejumlah narapidana mengirimkan surat ihwal revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Remisi.

Priyo lalu meneruskan surat permohonan ini kepada Presiden. Akibat tindakannya ini, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan Priyo ke Badan Kehormatan dengan dugaan pelanggaran etika.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat
Polwan Jelita
| Lurah Lenteng | Rupiah Loyo | Konvensi Demokrat | Suap SKK Migas

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya