Kolom Cari Angin: Miss World

Reporter

Minggu, 1 September 2013 23:10 WIB

Miss World Indonesia 2013. rcti.tv

TEMPO.CO, Jakarta-Yang saya hormati Menteri Agama Suryadharma Ali, saya mengabarkan kepada Bapak bahwa ada kemungkinan pergelaran Miss World tetap berlangsung di Bali. Dengan sangat menyesal, kami penduduk Bali tak bisa mengikuti saran Bapak agar memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang isinya menolak keras penyelenggaraan Miss World itu.

Ormas-ormas Islam yang dimotori Front Pembela Islam (FPI) sudah jelas pula sikapnya menolak Miss World ini, bahkan menyebutkan akan dilaknat Allah jika pergelaran yang tak Islami itu dilangsungkan. Ternyata panitia Miss World bersama pemuka adat Bali sudah datang ke Pura Besakih untuk mohon restu ke hadapan Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa.

Di media massa disebutkan, jika Miss World tetap digelar, FPI akan menguber panitianya. "Kalau aparat masih melindungi, akan kita tolak," ujar Misbahul Anam, Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI, dikutip dari media massa. Saya sempat takut. Tapi syukurlah, di media massa juga dikutip ucapan Jero Gede Suwena, Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali, yang mendukung kontes Miss World. Ini membuat ketakutan saya sirna karena MUDP punya ribuan pecalang (petugas keamanan desa adat) yang siap mengamankan Bali dengan semangat "perang puputan". Apalagi Kepolisian Daerah Bali siap mengamankan perhelatan internasional itu. Gubernur Bali Made Mangku Pastika, yang juga mantan petinggi polisi, mendukung penuh acara budaya yang bersifat internasional ini. Rasanya tak mungkin FPI datang ke Bali dan main uber-uberan.

Pak Menteri Agama, saya dan mungkin seluruh pendeta di kalangan Hindu sejatinya tak ada urusan dengan perhelatan Miss World itu. Jangankan ikut jadi panitia, diundang pun ogah. Betapapun cantiknya wanita-wanita yang datang dari penjuru dunia, pasti tetap lebih cantik jika cucu saya didandani. Itu urusan duniawi, bukan urusan agama. Kalau kita menekuni spiritual dan setiap hari bergelut dengan ayat-ayat suci, rasanya aneh jika masih mengurusi atau tergiur atau tergoda oleh kecantikan visual. Ini ranah budaya.

Jika urusan budaya, kenapa agama dibawa-bawa? Miss World digelar di Bali, yang konon penduduknya mayoritas Hindu. Lha, kenapa fatwa MUI harus diperhatikan? Mestinya fatwa Parisada Hindu Dharma Indonesia--dan pasti mustahil ada fatwa seperti itu untuk acara budaya yang tidak melanggar agama. Kalau saran Pak Menteri kebablasan, nanti setiap acara apa pun di Bali--termasuk main layang-layang atau pesta ogoh-ogoh--jangan-jangan disuruh memperhatikan fatwa MUI.

Budaya itu beragam di Nusantara ini, dan NKRI dengan empat pilarnya--kayak menceramahi murid SD--menjamin keberagaman itu. Miss World dipadukan dengan budaya Bali, pembukaannya dengan tari kecak yang pemainnya bertelanjang dada--padahal peserta Miss World akan pakai kebaya. Mereka mengunjungi obyek wisata dengan pakaian adat Bali, karena ada obyek yang sekaligus menyatu dengan tempat suci. Apakah budaya lokal ini bertentangan dengan budaya nasional? Atau, budaya nasional harus menutup seluruh tubuh seperti budaya di Timur Tengah? Lalu, apakah budaya harus diseragamkan?

Tapi okelah, tak ada ruangan kalau saya curhat berkepanjangan, apalagi terkesan saya ngotot supaya Miss World digelar, padahal saya tak ada urusan dengan itu. Yang saya ngototkan adalah mari hormati kebhinekaan dan keberagaman dalam payung NKRI. Mari gunakan fatwa majelis agama untuk pengikut agama yang bersangkutan, bukan untuk masalah berbangsa dan bertanah air. Saya malu masalah seperti ini muncul setelah 68 tahun merdeka. Wassalam.

*Putu Setia
@MPUJAYAPREMA
Dimuat di Koran Tempo edisi Senin, 1 September 2013

Berita Terkait

MUI Tolak Ajang Miss World di Indonesia

MUI Yakin Miss World Umbar Aurat
Hizbut Tahrir Tolak Kontes Miss World di Indonesia

Target FPI: Paksa SBY Batalkan Miss World

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

11 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

12 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

23 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

24 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

25 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

26 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

29 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

34 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

42 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya