TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah mengevaluasi efektivitas pasukan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka juga mendesak DPR segera mengambil langkah-langkah mengakhiri teror dan penembakan yang terjadi di wilayah itu. Kontras melihat, selama ini pasukan yang ditempatkan di Poso baik itu polisi, TNI maupun Satgas tidak bisa memberi rasa aman pada masyarakat. ?Apakah efektif pengerahan pasukan-pasukan untuk menangani masalah ini,? kata Usman Hamid, Koordinator Kontras, Selasa (9/11). Menjelang Lebaran, situasi Poso kembali memanas. Tanggal 4 November, Kepala Desa Pinedapa ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Hal ini memicu ketegangan dan sweping kendaraan bermotor. Empat hari kemudian terjadi penembakan yang menewaskan satu orang warga Poso.Kekerasan yang selalu terjadi di Poso, menurut Kontras, karena tidak tegasnya aparat dalam menjalankan tugas pengamanannya. ?Padahal jika dilihat dari besarnya pasukan semestinya mereka mampu menangani keamanan di Poso,? ujar Usman. Kontras mencatat saat ini di Poso terdapat 3.900 aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. ?Perlu rotasi untuk penyegaran, termasuk unsur pimpinannya sehingga ada kemajuan dalam menangani keamanan di Poso,? katanya. Menurut Usman, dari data kasus Poso tahun 2003, kepolisian hanya melakukan tindakan yang bersifat simbolis. Dari 92 kasus kriminal di Poso, hanya tujuh kasus yang ditingkatkan proses hukumnya ke kejaksaan dan pengadilan. Kontras khawatir kekerasan yang terjadi di Poso akan menjadi konflik horizontal. ?Intimidasi dan teror yang dialami masyarakat dapat menghilangkan rasa solidaitas yang selama ini terbangun,? katanya. Apalagi dalam waktu dekat Kabupaten Poso akan melakukan pemilihan kepala daerah. Hal ini semakin memperbesar kemungkinan renggangnya solidaritas antar warga. Sutarto-Tempo