TEMPO.CO, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menyediakan petugas keliling untuk “jemput bola” pasien rumah sakit dan tahanan di Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor di Jawa Timur. Pasien dan para tahanan tetap bisa menggunakan hak pilih dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur, 29 Agustus 2013.
Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Data KPU Jawa Timur, Agus Mahfud Fauzi, mengatakan KPU tidak menyediakan tempat pemungutan khusus di rumah sakit ataupun kepolisian. Karena itu, pihaknya menugaskan petugas mendatangi calon pemilih di dua tempat tersebut. "Memang tidak ada TPS khusus, tapi pemilih yang sakit dan tahanan bisa menggunakan hak pilihnya," kata Agus kepada Tempo, Rabu, 28 Agustus 2013.
KPU Jawa Timur menerbitkan Surat Edaran Nomor 211.03/KPU-Prov-014/VIII/2013 yang diterbitkan pada 26 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Pemilih Rawat Inap, Tahanan Lembaga Pemasyarakatan, Tahanan Sementara di Kepolisian.
Surat edaran itu menyatakan bahwa pasien rawat inap dan tahanan di lembaga pemasyarakatan, Polres, dan Polsek bisa menggunakan hak pilih di tempat masing-masing dengan menunjukkan surat undangan formulir C6 dan KTP. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS terdekat akan melayani dan memfasilitasi mereka dengan mendatangi rumah sakit atau tahanan dengan didampingi PPL dan saksi.
Hanya saja, kata Agus, petugas baru melayani setelah pukul 11.00 WIB, dengan asumsi pemilih terdaftar di TPS asal sudah terlayani. "Petugas dari TPS terdekat yang jemput bola, tapi setelah jam 11 siang. Pemilih berdasarkan DPT harus didahulukan," katanya.
Apabila TPS terdekat kehabisan surat suara, petugas akan berupaya mencarikannya di TPS lain yang masih bersisa.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, Bambang Susanto, mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran tersebut. "Kebijakan ini sebagai ganti tak adanya TPS mobile," kata dia. KPPS akan mendatangai rumah sakit dan rumah tahanan bila masih ada sisa surat suara.
Meski begitu, berbeda dengan pernyataan KPU Provinsi, pasien dan penghuni rutan harus membawa formulir C8 alias formulir keterangan pindah mencoblos dari Panitia Pemungutan Suara di tempat asalnya. Bambang menyarankan supaya keluarga tahanan segera mengurus formulir C8 tersebut hari ini.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, Sri Sugeng Pudjiatmiko, mengatakan pihaknya menerima laporan ada beberapa warga yang berkunjung ke pulau-pulau terluar di Madura terancam tidak bisa ikut pilkada. Mereka tidak bisa kembali ke tempat asal karena terhalang ombak tinggi. "KPU harus mengakomodasi mereka," ujarnya.
Bawaslu menyarankan agar KPU menginstruksikan kepada KPPS setempat untuk tetap melayani mereka, asalkan dilaporkan dalam berita acara. "Mereka tetap memilih, tapi harus ditulis dalam berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban," ujarnya.
AGITA SUKMA LISTYANTI | IKA NINGTYAS
