Ganjar Pranowo mengaku tak mengerti kenapa rambutnya bisa memutih dengan rata. Beberapa kolega menyindirnya karena kebanyakan memikirkan negara. Ketika putranya, Alam, masih kecil, ia bertugas mencabuti uban Ganjar. Kini yang dicabut justru rambut hitamnya. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Yogyakarta -Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewacanakan penggunaan teleconference untuk menghemat anggaran di daerah. “Teleconference lebih murah karena hanya bayar pulsa. Koordinasi antar pejabat tidak perlu bertemu supaya hemat anggaran.,” kata Ganjar dalam rapat kerja evaluasi realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin, 26 Agustus.
Dia menjelaskan penggunaan teleconference lebih murah karena kepala daerah hanya bermodalkan ponsel pintar. Pejabat daerah tidak harus ketemu dengan wakil presiden misalnya untuk berkomunikasi membahas berbagai hal. Ganjar telah mengajak bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menyiapkan fasilitas komunikasi itu.
Pejabat di daerah, kata dia cukup menggunakan fasilitas email menggunakan ponsel pintar untuk berkomunikasi. Menurut dia, perjalanan dinas memboroskan anggaran. Misalnya perjalanan dinas gubernur ke Banyumas bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp5 juta. “Gubernur cukup keliling saja sambil mantau daerah. Kalau harus datang ke lokasi ya bongkok. Boros anggaran,” katanya.
Dia juga telah sosialisasi kepada pejabat di daerah gar terbuka ketika proses pengadaan barang dan jasa. Pejabat yang melelang juga harus memiliki kompetensi yang tepat untuk menjamin kualitas pengadaan barang dan jasa. “Lelang anggaran harus cepat, transparan dan fair agar cepat terserap,” katanya.
Wakil Presiden Boediono menyarankan pejabat di daerah mengurangi biaya yang membebani ekonomi masyarakat. Misalnya pengeluaran belanja modal yang besar. “Waktu habis digunakan untuk bolak balik urusi tanda tangan,” kata dia. Boediono meminta pejabat pusat dan daerah mengalokasikan anggaran secara efisien untuk kegiatan yang tidak terlalu mendesak.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sekaligus Wakil Ketua TEPPA, Mardiasmo mengatakan TEPPA mengusulkan nomenklatur tersendiri tentang biaya perjalanan dinas untuk efisiensi anggaran. “Mestinya ada revisi pemotongan belanja untuk perjalanan dinas. Kami akan evaluasi,” katanya.
