TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa setuju dengan wacana pembiayaan partai politik untuk mengikuti pemilihan umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini diklaim akan menurunkan kecenderungan anggota partai politik untuk menghalalkan segala cara menutupi biaya tersebut.
"Kita masih perlu waktu. Saya kira ide itu bisa kita lakukan secara bertahap," kata Hatta saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional PAN di Jakarta Convention Centre, Sabtu, 24 Agustus 2013.
Ia juga menyatakan, salah satu biaya yang bisa dikurangi dari beban parpol adalah penyiapan sarana prasarana pemilu. Salah satu yang dinilai bisa ditanggung Negara adalah rekrutmen dan pembiayaan saksi selama proses pemungutan suara."Negara dapat menyiapkan petugas-petugas khusus untuk jadi saksi pemilu," kata Hatta.
Para petugas ini nantinya akan mengumpulkan seluruh data dan laporan kepada negara dan diumumkan secara terbuka melalui sistem Teknologi Informatika. Pengurangan beban biaya saksi ini, menurut Hatta, cukup meringankan partai politik dan menyiapkan keikutsertaanya di pemilu."Kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah bagus."
Beberapa tokoh politik seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzukie Ali dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hajriyanto Tohari sempat melontarkan wacana pembiayaan parpol melalui APBN. Kebijakan ini dinilai dapat memaksa parpol untuk transparan dan akuntabel sesuai ketentuan-ketentuan penggunaan keuangan negara, Undang-Undang tentang Keuangan negara.
Penggunaan uang negara juga memberikan konsekuensi lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dapat memeriksa sirkulasi keuangan Parpol. Hal ini dapat menekan adanya anggota parpol di parlemen atau lembaga pemerintahan untuk mencari dana melalui penyelewengan wewenang atau tindakan kejahatan korupsi.
