Syarief Hasan tak Sependapat dengan Larangan KPU
Jumat, 16 Agustus 2013 18:45 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syariefuddin Hasan tidak sejalan dengan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang melarang menteri dan pejabat negara tampil melalui iklan layanan masyarakat di semua media. Syarif setuju bahwa pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Namun ada program kementerian yang harus disosialisasikan ke masyarakat. "Masa berhenti, nanti dibilang tak sosialisasi," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 16 Agustus 2013. Ketua Harian Partai Demokrat ini mengatakan publik seharusnya membedakan tugas seorang menteri dengan kegiatan menjadi calon legislatif. Syarif mencontohkan, saat melakukan kegiatan sebagai caleg, dia memilih Sabtu-Minggu atau di waktu malam. "Kalau kunjungan ke daerah, saya menggunakan kendaraan pribadi," kata caleg Demokrat ini. Anggota KPU, Sigit Pamungkas, mengatakan kebijakan lembaganya melarang menteri dan pejabat negara karena iklan program pemerintah dibiayai oleh negara sehingga tak boleh digunakan sebagai sarana kampanye dan mempromosikan diri pejabat. “Aturan kami bikin karena banyak pejabat negara yang nampang di iklan-iklan tersebut,” kata Sigit. Adapun Syarif memandang bahwa maraknya iklan Kementerian menjelang pemilihan umum tidak terkait dengan kampanye, namun hanya merupakan persepsi sebagian orang. Sebab, kata dia, Kementerian membuat iklan saat program dijalankan.WAYAN AGUS PURNOMO
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
57 hari lalu
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca Selengkapnya
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif
18 Februari 2024
Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif
Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?
Baca Selengkapnya
Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca Selengkapnya
Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca Selengkapnya
Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014
1 November 2023
Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014
Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca Selengkapnya
Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan
7 Agustus 2023
Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan
Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.
Baca Selengkapnya
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca Selengkapnya
PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
27 Juni 2023
PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi alias Awiek menilai kualifikasi diri mantan Panglima TNI Andika Perkasa cocok sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
29 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
18 jam lalu
18 jam lalu
18 jam lalu
21 jam lalu
23 jam lalu