Ini 11 Proyek Yang Dilaporkan Nazaruddin ke KPK

Reporter

Kamis, 1 Agustus 2013 06:44 WIB

Terpidana kasus suap Wisma Atlit, Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni, terdakwa kasus suap PLTS, sebelum persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (29/11). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Elza Syarief, pengacara Muhammad Nazaruddin, mendaftar kasus yang telah dan akan dibongkar kliennya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya sudah ada 11 kasus dalam daftar, mulai dari kasus di Kementerian Pendidikan Nasional--kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan--hingga proyek Pusat Olah Raga Hambalang.
Sebelumnya, usai diperiksa kemarin, Nazaruddin menyebut ada beberapa proyek yang sudah ia buka ke penyidik KPK. Di antaranya proyek E-KTP hingga, itu tadi, Hambalang (baca juga: Nazaruddin Janji Ungkap Kasus yang Lebih Besar).
Berikut daftar 11 proyek yang dibongkar Nazar:

1. Proyek di Kementerian Pendidikan.
"Masalah pemberian uang, siapa, nilai, mark up, segala rupa itu sudah dijelaskan," kata Elza tadi malam, Rabu, 31 Juli 2013.

2. Proyek MA 60 Merpati senilai US$ 100 juta.
Proyek ini melibatkan pimpinan DPR, Badan Anggaran, dan pejabat eksekutif di lingkungan pemerintahan. "Di mana di situ proyek rekayasa untuk bagi-bagi uang tahun 2010," kata Elza.

3. Proyek E-KTP.
Nilainya Rp 5,8 Triliun dengan mark up 4-5 persen. "Juga bagi-bagi uang pada DPR RI dan menteri-menteri terkait. Saya enggak mau sebut namanya, tapi dalam BAP yang ada di tangan saya, itu sudah detail disebut siapa-siapa," kata Elza.

4. Proyek gedung Pajak.
Nilai Rp 2,7 Triliun, direkayasa oleh Badan Anggaran DPR dan Dirjen Pajak periode tahun 2007-2008-2009.

5. Proyek PLTU Kalimantan Timur.
Dimenangi oleh PT Adhi Karya, JO Cina, periode tahun 2010-2011, nilainya Rp 2,3 Triliun.

6. Proyek PLTU Riau.
Dimenangi oleh JO Cina, nilai proyeknya Rp 1,3 Triliun.

7. Proyek Diklat MK.
Nilai Rp 196 Miliar melalu penunjukan langsung. "Dan itu juga ada pertemuan-pertemuan, klien saya Nazaruddin ikut serta," kata Elza.

8. Proyek gedung MK.
Nilai Rp 300 Miliar yang juga penunjukan langsung pada PP. "Fee diserahkan juga kepada Komisi III, feenya senilai 7 persen," kata Elza lagi.

9. Proyek Refeneri Unit RU Cilacap.
Nilai proyek U$ 937 Juta. Pemenangnya Adhi Karya, JO. "Feenya ada dan orang-orangnya ada yang menerima," kata Elza.

10. Proyek simulator.

11. Proyek Hambalang.
Yang berkaitan dengan Wisma Atlet, di mana waktu itu Wisma Atlet itu meledak. "Uang yang sudah dibagi-bagikan kan sudah masuk kantong masing-masing, sehingga untuk menutup Wisma Atlit (menutup perkara yang katanya untuk ke KPK, hingga untuk bayar lawyer segala rupa), pakai proyeknya Peralatan Olahraga Hambalang senilai Rp 79 Miliar, padahal gedungnya belum jadi," kata Elza.
FEBRIANA FIRDAUS

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya