TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyamakan sidaknya ke sejumlah lembaga pemasyarakatan dengan blusukan ala Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Menurut dia, sidak itu dilakukan untuk mengetahui persoalan dalam lapas."Saya ibaratkan kaya blusukan," kata Denny di kantornya, Rabu, 31 Juli 2013.
Denny menyebutkan, persoalan kronis di lapas seperti pungutan liar, narkotika, dan kepemilikan telepon seluler tak gampang diselesaikan. Soalnya masalah itu telah berlangsung tahunan, sama seperti kemacetan di Jakarta.
Sama seperti blusukan, menurut Denny, sidaknya pun tak akan membuahkan hasil tanpa ada solusi sistemik. Sebab baginya, kegiatan dadakan itu hanya untuk melihat persoalannya saja. "Sama halnya dengan blusukan yang tidak menyelesaikan kemacetan," ujarnya.
Untuk mengatasinya, menurut dia, Kementeriannya terus mengupayakan penertiban. Untuk solusi jangka panjang, dia mengatakan Kementeriannya telah mengupayakan dengan tiga hal. Yakni, Perbaikan sumber daya manusia mulai rekrutmen yang bersih hingga memberikan pelatihan. Lalu pengadaan sarana dan prasana, termasuk alat pendeteksi narkoba. Dan meminta dukungan anggaran.
Untuk kebutuhan dana itu, menurut dia, Presiden telah menganggarkan dana sebesar Rp 1 triliun pada 2014. "Ini untuk mengantisipasi persoalan di lapas," katanya.
Meski demikian, karena permasalahannya tak gampang, dia menduga hingga akhir masa jabatannya tahun depan, perkara itu belum kelar. "Bisa saja kalau saya dan pak menteri (Amir Syamsudin) selesai menjabat persoalan itu tetap belum tuntas," katanya.
NUR ALFIYAH
Topik Terpanas:
Ahok vs Lulung | Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Daging Impor
Berita Terpopuler:
Ahok-Lulung Berseteru, Ini Kata Kemendagri
Joe Taslim Pindah Agama Demi Cinta
Bang Ucu: PKL Bongkar Sendiri atau Saya Bakar
SBY ke Lumajang, Dukun Semeru Dikerahkan
Ahok: Jewer Saja, Kuping Saya Sudah Panjang, Kok!
Briptu Rani Syok Dipecat dari Kepolisian
Berita terkait
Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
14 jam lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
1 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
1 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaAdu Prediksi Tim Prabowo dan Denny Indrayana soal Putusan MK
10 hari lalu
Tim hukum Prabowo-Gibran menghormati prediksi yang sudah disampaikan Denny Indrayana, tapi dia mengatakan analisis itu sangat ekstrem dan keliru.
Baca SelengkapnyaJelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Apa Prediksi Para Pakar?
10 hari lalu
Putusan sidang sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan Senin, 22 April 2024. Berikut prediksi para pakar.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana Soroti Upaya Intervensi Hakim MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
11 hari lalu
Dia menuturkan, semakin kuat hakim MK menjaga independensinya, semakin besar putusannya sejalan dengan rasa keadilan kepemililuan.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024
11 hari lalu
Sidang sengketa Pilpres tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Putusan itu akan diputuskan pada Senin besok.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana Bicara Kemungkinan MK Diskualifikasi Gibran
11 hari lalu
Setelah putusan 90, Denny menilai MK tidak pernah berhasil keluar dari kerangkeng putusan yang problematik tersebut.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana Sebut 4 Opsi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
16 hari lalu
Denny Indrayana memprediksi beberapa opsi putusan sengketa pilpres di MK. Salah satunya potensi diskualifikasi Gibran sebagai cawapres.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana soal Prabowo Dilantik tanpa Gibran: Jika Terbukti Langgar Konstitusi, MPR Bisa Lantik Cawapres Lain
20 hari lalu
Denny menjelaskan terkait opsi lain sengketa Pilpres 2024, yakni pelantikan Prabowo tanpa Cawapresnya, Gibran jika terbukti melanggar konstitusi.
Baca Selengkapnya