Presiden Tidak Akan Hadiri Sidang Interpelasi DPR

Reporter

Editor

Jumat, 29 Oktober 2004 16:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan tidak hadir dalam sidang interpelasi DPR soal pergantian Panglima TNI, jika sidang itu terlaksana. Menurut Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, kehadiran Presiden dalam sidang itu tidak wajib. Presiden dapat menunjuk salah satu menteri untuk mewakilinya, menjawab setiap pertanyaan DPR. Kasus seperti ini pernah terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid di-interpelasi DPR. Wahid menunjuk Baharuddin Lopa mewakilinya di DPR. ?Jadi kita memang punya tradisi, tapi ini belum diputuskan. Saya memang disuruh mempersiapkan segala sesuatunya jika interpelasi terjadi,? kata Yusril kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/10).Secara konstitusi, kata Yusril, penarikan surat pergantian Panglima TNI Endriartono Sutarto yang sebelumnya telah dikirimkan Presiden Megawati kepada DPR, tidak ada masalah. Dia beralasan, surat itu adalah surat biasa yang dapat ditarik setiap saat Presiden menghendakinya. Apalagi surat pergantian itu belum selesai dibahas DPR. ?Kalau masih dalam proses seperti itu, kapan saja Presiden dapat menariknya, baik Presiden Megawati maupun Presiden Yudhoyono. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apanya,? katanya.Yusril menjelaskan, alasan penarikan surat itu adalah masih diperlukan konsolidasi di tubuh TNI. Selain itu, Presiden juga menghendaki pergantian yang sistematis dan menyeluruh di tubuh TNI, termasuk menyangkut seluruh Kepala Staf TNI yang hampir memasuki masa pensiun. ?Presiden memang bermaksud mengganti seluruh Kepala Staf Angkatan di TNI pada saat mereka memasuki masa pensiun dalam waktu dekat, tapi nama-namanya saya belum tahu,? tambahnya.Paling tidak ada dua kemungkinan soal pergantian Panglima TNI. Pertama, Presiden mengangkat KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Kedua, Presiden mengangkat Kepala Staf baru di semua angkatan, kemudian memilih salah satunya sebagai Panglima TNI. Berdasarkan Undang-undang TNI, Panglima TNI diangkat dari salah satu kepala staf. ?Saya belum tahu, karena ini belum dibicarakan,? ujarnya saat ditanya apakah salah satu calon kuat itu adalah Wakil KSAD Letjen Joko Santoso.Sapto P?Tempo

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

5 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

20 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya