Pamor Jokowi di Atas Peserta Konvensi Demokrat  

Reporter

Selasa, 30 Juli 2013 09:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, mengatakan partainya telah mengundang 12 tokoh untuk mengikuti konvensi calon presiden dari partai itu. Hingga Senin kemarin, 29 Juli 2013, sudah lima tokoh yang menyatakan bersedia bertarung dalam konvensi.

"Dari eksternal, yang sudah bersedia adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman," kata Leimena.

Sedangkan calon internal yang menyatakan minatnya adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga anggota Komisi Informasi DPR, Hayono Isman.

Melani enggan menjelaskan tujuh nama lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, beberapa tokoh yang turut diundang Demokrat adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat Endriartono Sutarto, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Analis politik menilai, tak satu pun calon peserta konvensi Demokrat bisa menyaingi elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maupun Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. "Elektabilitas mereka jauh di bawah Jokowi, Prabowo, Megawati, atau Jusuf Kalla," ucap analis politik dari Magna Charta, Yunarto Wijaya.

Ia pesimistis konvensi ini bisa mendongkrak popularitas atau elektabilitas para calon. Alasannya, sistem konvensi yang dibuat Partai Demokrat berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat. Di Negeri Abang Sam, tuturnya, konvensi melibatkan konsolidasi kader partai dan akar rumput, serta bersifat terbuka. "Kalau di Demokrat, konsolidasi tertutup, juga bergantung pada komite dan majelis tinggi," ucap Yunarto.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi, mengatakan popularitas para calon masih bisa meningkat setelah mendapat sorotan media. Tapi, untuk bisa menyaingi Jokowi dan Prabowo, calon yang terpilih harus bekerja keras.

Ia menyarankan para calon agar menggunakan dua resep jitu. Resep pertama, menggunakan cara blusukan sambil memunculkan kepolosan mereka. Selama ini, dengan tampang polos, Jokowi bisa lebih dekat dengan masyarakat. Resep kedua, para calon harus bisa mengisi kekurangan Jokowi. "Isu yang dibawa Jokowi biasanya isu lokal. Coba mereka memasuki isu yang lebih besar," ucap Dodi.

Mengenai anggapan bahwa calon presiden hasil konvensi tak bakal bisa menyaingi Jokowi, Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua menuturkan tak akan mempengaruhi Demokrat. Menurut dia, peserta konvensi dipilih oleh wakil rakyat dari Sabang sampai Merauke. “Kita lihat saja nanti di Pemilu 2014. Kami tidak galau, meski sekarang masih kalah,” ucap Max. Simak info konvensi partai Demokrat di sini.

SUNDARI | PRIHANDOKO | WAYAN AGUS PURNOMO | EFRI R


Berita terkait:

Ini Cara Peserta Konvensi Demokrat Imbangi Jokowi

Konvensi Dinilai Tak Bisa Dongkrak Popularitas

Kenapa Hasil Survei Jokowi Capres Selalu Teratas?

Berita terkait

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

24 menit lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria di Konawe Merangsek saat Wawancara Jokowi

34 menit lalu

Kronologi Pria di Konawe Merangsek saat Wawancara Jokowi

Istana Kepresidenan menjelaskan kronologi seorang pria yang menerobos sesi wawancara media dengan Jokowi

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

55 menit lalu

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

1 jam lalu

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

Presiden Jokowi mengatakan dia baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

1 jam lalu

Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi menyapa para jurnalis sebelum keterangan pers usai meninjau RSUD Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

3 jam lalu

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala

Baca Selengkapnya

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

4 jam lalu

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

4 jam lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

4 jam lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya