TEMPO Interaktif, Surabaya: Menanggapi anjuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar para pejabat sebaiknya tidak menerima bingkisan (parsel) lebaran, Walikota Surabaya Bambang DH menyatakan, hal kirim-mengirim parsel Hari Raya adalah persoalan budaya. Ia mengaku tidak mempermasalahkan kebiasaan ini. "Saya kira itu hanya persoalan kultur. Bagi saya pribadi tak masalah, asal pemberian itu bersifat sukarela dan tidak ada nuansa-nuasa kepentingan tertentu," kata Bambang DH sesuai menghadiri siding paripurna DPRD Surabaya, Kamis (28/10) siang.Namun, Walikota Surabaya menjelaskan, secara internal ia telah menyampaikan kepada para pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya agar tidak memberinya bingkisan. "Sejak kali pertama menjabat, saya sudah sampaikan, jangan beri parsel saya. Tapi, terbalik, kalau mau memberi secara ikhlas, berikan ke bawah, ke anak buah, jangan ke atas. Saya sudah cukup," katanya.Bambang DH berujar, pada tahun pertama masa jabatannya, tradisi mengirim parsel ke walikota masih banyak dijumpai. "Tapi sekarang sudah berkurang jauh," ujarnya. Ia membantah dinas-dinas di lingkungan Pemkot Surabaya memiliki alokasi dana khusus untuk pengiriman parsel lebaran ke pejabat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Budi Harijono menegaskan sama sekali tak ada ketentuan dari APBD yang mengatur pemberian tunjangan hari Raya (THR) kepada anggota dewan. Ia berpendapat, anggota DPRD juga harus menolak pemberian THR dari instansi swasta. "Pemberian THR kepada dewan itu perilaku tak benar dan harus ditolak," kata Budi saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, Kamis (28/10).Beberapa hari terakhir, anggota DPRD Surabaya meributkan pernyataan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf yang menyatakan tak ada pembagian THR untuk DPRD. "Kalau mau ya cari sendiri," begitu ucapan Musyafak yang menimbulkan kontroversi, karena dianggap melegalkan anggota dewan meminta THR kepada pejabat pemkot maupun pengusaha. Mantan Ketua DPRD Surabaya Armudji, yang kini duduk sebagai anggota biasa, berkisah, pada masa jabatannya, THR dari para pengusaha itu dikumpulkan jadi satu melalui Ketua DPRD. "Jumlahnya bisa mencapai Rp 500 juta," kata Armudji.Agus Raharjo - Tempo