TEMPO.CO, Jakarta - Buku pelajaran berisi materi porno yang beredar di sekolah dasar di Bogor bisa dipastikan adalah buku yang tidak melalui seleksi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Adanya kewenangan sekolah atau guru untuk menentukan sendiri buku yang akan dipakai diakui membuat penggunaan buku antar-sekolah tidak karuan.
"Variasi buku di sekolah itu luar biasa. Ada yang merujuk kurikulum baru, ada yang ke kurikulum lama. Bahkan, ada yang tidak jelas mau menuju kemana. Ini karena saking bebasnya," kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Depdiknas Ramon Mohandas pada Tempo, Senin, 22 Juli 2013, di ruang kerjanya, Gedung Puskurbuk, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Sebenarnya, upaya menyeleksi buku pelajaran sudah dilakukan BSNP agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Namun kenyataannya, sekolah tidak terikat untuk menggunakan buku-buku yang lolos seleksi BSNP. Penyebabnya adalah adanya kewenangan sekolah atau guru untuk menyusun silabus sendiri, sebagaimana amanat kurikulum 2006.
Menurut Ramon, adanya kewenangan tersebut berkonsekuensi pada adanya kewenangan bagi sekolah atau guru untuk menentukan sendiri buku pelajaran yang akan dipakai. Apalagi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku memungkinkan sekolah untuk memilih buku di luar hasil seleksi BSNP.
Tak heran, jika banyak penerbit atau agen buku saling bersaing masuk sekolah. Mereka mengiming-imingi guru dengan berbagai macam hadiah, bahkan hingga jalan-jalan keluar negeri.
Lalu, berapa banyak sekolah yang taat menggunakan buku hasil seleksi BSNP? Ramon mengaku tidak tahu pasti angkanya. "Tapi kalau melihat agresifnya pedagang buku ke sekolah, itu kelihatannya marak sekali. Bukan cuma di Jakarta, di daerah-daerah juga saya yakin terjadi," kata dia.
