Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Jabar yang juga kepala sekolah SDN Cempaka Arum, Ahmad Taufan, menunjukkan dua buah buku novel yang mengandung muatan pornografi saat jumpa pers, Bandung, (8/6). Dua buah novel tersebut merupakan bagian dari dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Jabar yang ditemukan di perpustakaan sejumlah sekolah. ANTARA/Fahrul Jayadiputra
TEMPO.CO, Jakarta - Publik dikagetkan oleh beredarnya buku pelajaran sekolah bermuatan pornografi di sekolah-sekolah di Bogor, awal Juli lalu.
Banyak yang tidak tahu kalau buku pelajaran berisi materi porno terbitan CV Graphia Buana itu sebenarnya sudah beredar di sekolah dasar di Kota Bogor sejak tiga bulan sebelumnya, yakni Maret 2013. Insiden ini terjadi karena adanya celah dalam peraturan soal perbukuan.
"Ada semacam lubang atau kesempatan bagi penerbit untuk masuk ke sekolah menawarkan buku," kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Depdiknas Ramon Mohandas pada Tempo, Senin, 22 Juli 2013, di ruang kerjanya, Gedung Puskurbuk, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Ramon menjelaskan aturan soal penggunaan buku di sekolah diatur dalam Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Di situ disebutkan buku pelajaran yang digunakan di sekolah harus melalui penilaian terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan/atau tim ahli yang dibentuk menteri.
Namun, ada klausul di Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam hal buku yang ingin diadakan sekolah belum dinilai BSNP, maka sekolah boleh menentukan buku sendiri. Ini terkait juga dengan kewenangan sekolah dalam kurikulum 2006 yang menyebutkan tugas guru di antaranya adalah menyusun silabus.
Karena guru diberi hak menyusun silabus, guru pun diberi kewenangan menentukan buku pelajaran apa yang ingin digunakan. Artinya, sangat memungkinkan seandainya ada sekolah yang menggunakan buku-buku pelajaran yang tidak melalui seleksi atau lolos penilaian BSNP.
Di sinilah ada kesempatan yang dimanfaatkan penerbit. "Ini yang bikin runyam. Karena penerbit langsung ke sekolah menawarkan buku ke pihak sekolah," kata Ramon.
Dia menambahkan, sengitnya persaingan antarpenerbit buku membuat para penerbit tak segang-segang mengiming-imingi pihak sekolah atau guru dengan imbalan yang menggiurkan. Tujuannya, supaya pihak sekolah atau guru menggunakan buku pelajaran dari penerbit tertentu. "Saya duga itulah yang terjadi di Bogor. Sekolah tidak lagi mengawasi konten buku itu karena sudah diiming-imingi terlebih dahulu," ujar Ramon.
