MA: Djodi Supratman Diberhentikan Sementara

Reporter

Editor

Amirullah

Jumat, 26 Juli 2013 19:24 WIB

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Ridwan Manshur mengatakan lembaganya memberhentikan sementara staf Badan Pendidikan dan Pelatihan MA, Djodi Supratman. Djodi baru saja ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK. "Kami berhentikan sementara," kata Ridwan melalui pesan pendek, Jumat, 26 Juli 2013.

Menurut dia, pemberhentian sementara itu ditetapkan karena Djodi belum terbukti melanggar disiplin dan aturan kepegawaian. "Karena dia Pegawai Negeri Sipil, jadi pemberhentian tetap harus melalui Undang-Undang Kepegawaian, diajukan ke Sekretariat Gabungan, masuk ke Sekretariat Negara," kata Ridwan.

Sebelumnya, pengacara dari kantor Hotma Sitompul, Mario C. Bernado, diduga menyuap Djodi. Penyidik KPK Kamis, 25 Juli 2013, menangkap Djodi dan Mario. Djodi ditangkap di sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, dan penyidik menemukan duit Rp 80 juta, yang diduga pemberian Mario, keponakan Hotma. Mario juga dibekuk KPK di kantornya.

Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan KPK menduga pemberian duit itu berkaitan dengan penanganan perkara di MA. Sumber Tempo mengatakan suap itu diduga berkaitan dengan penanganan perkara kasasi penipuan yang melibatkan seorang komisaris perusahaan besar. Djodi dan Mario sepakat untuk mengatur agar majelis hakim memenangi perkara Djodi. "Nilai komitmennya Rp 200-300 juta," kata sumber itu.

Hotma mengaku heran atas penangkapan itu. Kantornya, ujar Hotma, tidak sedang menangani kasus di MA. Tuduhan Mario menyuap pegawai MA dianggap Hotma tidak ada kaitannya dengan kantor pengacaranya, karena Mario merupakan partner di kantornya. "Jadi, dia bisa bertindak sendiri," kata Hotma.

MUHAMAD RIZKI

Berita lainnya:
Kronologi Penangkapan Anak Buah Hotma Sitompul
Asmara Anggita Sari & Terpidana Freddy Budiman
Anggita Sari: Saya Ibarat Pemanis di Kasus Freddy
Keponakan Hotma Sitompoel Ditangkap KPK

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

1 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

3 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

4 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

9 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

10 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

10 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

12 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

16 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya