TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Ridwan Manshur mengatakan lembaganya memberhentikan sementara staf Badan Pendidikan dan Pelatihan MA, Djodi Supratman. Djodi baru saja ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK. "Kami berhentikan sementara," kata Ridwan melalui pesan pendek, Jumat, 26 Juli 2013.
Menurut dia, pemberhentian sementara itu ditetapkan karena Djodi belum terbukti melanggar disiplin dan aturan kepegawaian. "Karena dia Pegawai Negeri Sipil, jadi pemberhentian tetap harus melalui Undang-Undang Kepegawaian, diajukan ke Sekretariat Gabungan, masuk ke Sekretariat Negara," kata Ridwan.
Sebelumnya, pengacara dari kantor Hotma Sitompul, Mario C. Bernado, diduga menyuap Djodi. Penyidik KPK Kamis, 25 Juli 2013, menangkap Djodi dan Mario. Djodi ditangkap di sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, dan penyidik menemukan duit Rp 80 juta, yang diduga pemberian Mario, keponakan Hotma. Mario juga dibekuk KPK di kantornya.
Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan KPK menduga pemberian duit itu berkaitan dengan penanganan perkara di MA. Sumber Tempo mengatakan suap itu diduga berkaitan dengan penanganan perkara kasasi penipuan yang melibatkan seorang komisaris perusahaan besar. Djodi dan Mario sepakat untuk mengatur agar majelis hakim memenangi perkara Djodi. "Nilai komitmennya Rp 200-300 juta," kata sumber itu.
Hotma mengaku heran atas penangkapan itu. Kantornya, ujar Hotma, tidak sedang menangani kasus di MA. Tuduhan Mario menyuap pegawai MA dianggap Hotma tidak ada kaitannya dengan kantor pengacaranya, karena Mario merupakan partner di kantornya. "Jadi, dia bisa bertindak sendiri," kata Hotma.
MUHAMAD RIZKI
Berita lainnya:
Kronologi Penangkapan Anak Buah Hotma Sitompul
Asmara Anggita Sari & Terpidana Freddy Budiman
Anggita Sari: Saya Ibarat Pemanis di Kasus Freddy
Keponakan Hotma Sitompoel Ditangkap KPK
Berita terkait
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
1 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaPimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
3 hari lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
4 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
9 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
10 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
10 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaProfil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
11 hari lalu
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Baca SelengkapnyaHakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
12 hari lalu
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
Baca SelengkapnyaKPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
16 hari lalu
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Baca Selengkapnya