TEMPO.CO, Malang - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, menganggarkan hampir Rp 5 miliar buat pengadaan kain kheki. Kain itu akan dipakai sebagai seragam dinas 22 ribu pegawai.
Namun lelang pengadaan kain kheki dibatalkan karena tujuh peserta lelang gagal memenuhi syarat yang ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang. "Umumnya mereka gagal melengkapi kekurangan dokumen administrasi," kata Kepala DPPKA Willem Petrus Salamena, Kamis, 25 Juli 2013.
Willem tidak merinci syarat yang gagal dipenuhi peserta lelang. Lelang diumumkan pada 24 Juni lalu dengan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp 4.911.995.000 itu. Dalam pengumuman disebutkan lima syarat yang harus dipenuhi, yaitu peserta lelang harus memiliki izin usaha perdagangan kain/tekstil dan tanda daftar perusahaan yang masih berlaku.
Peserta harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir atau SPT tahun 2012, ditambah laporan bulanan pajak penghasilan untuk bulan Februari, Maret, dan April 2013. Persyaratan ini bisa diganti dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.
Peserta lelang juga harus pernah memperoleh minimal satu pekerjaan sebagai penyedia barang maupun jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
Pembatalan lelang tertuang dalam berita acara Nomor 027/603/Panitia/421.119/2013. Lelang akan diulang. Namun Willem tak bisa memastikan waktu pelaksanaan lelang. Kemungkinan lelang akan diulang setelah Lebaran atau di bulan lain sepanjang tahun 2013 belum berakhir.
Selain pengadaan kain kheki, pada 24 Juni Pemerintah Kabupaten Malang juga mengumumkan lelang pengadaan pakaian seragam aparat Perlindungan Masyarakat untuk seluruh pegawai dengan HPS sebesar Rp 6.961.927.500.
Dalam pengumuman disebutkan penyelenggara lelang adalah Badan Kepegawaian Daerah. Persyaratan yang harus dipenuhi peserta lelang juga sama dengan persyaratan untuk memenangkan lelang pengadaan kain kheki. Nilai lelang itu lebih besar dari pengadaan pakaian seragam Linmas pada 2011 yang sebesar Rp 4,2 miliar.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
