Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah adanya kesalahan pencatatan administrasi sebanyak 4,1 juta pemilih. Gamawan menilai Badan Pengawas Pemilu telah keliru menafsirkan pencatatan administrasi data pemilih.
"Temuan Bawaslu sudah diralat. Mereka salah penafsiran," kata Gamawan di Hotel Borobudur, Kamis, 18 Juli 2013.
Menurut Gamawan, pemerintah telah menjernihkan masalah data pemilih. Jadi, setelah diralat, kata Gamawan, data pemilih versi Badan Pengawas dan Kementerian Dalam Negeri sudah sama. Dia juga menjamin data pemilih ganda dalam daftar tidak banyak. Sebab, dengan sistem KTP-elektronik, data pemilih ganda tidak ditemukan lagi.
"Memang masih ada potensi ganda dari KTP berbasis nomor induk kependudukan. Itu tugas KPU untuk menyisir," kata Gamawan.
Adapun Bawaslu menemukan pencatatan administrasi sebanyak 4,1 juta pemilih yang cacat seperti adanya ketidaksesuaian antara NIK dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin; serta tanggal lahir yang seragam di satu daerah. Angka itu muncul setelah Bawaslu mencermati Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4).
Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian, Irman, mengatakan kekeliruan data itu hanya karena salah persepsi. Dia menjelaskan, keseragaman tanggal lahir terjadi karena pemerintah menyelaraskan biodata bagi penduduk yang tidak diketahui tanggal lahirnya. "Pemerintah menyeragamkan di tanggal 1 Juli," kata Irman. "Saya sudah sampaikan kepada Bawaslu, semua penduduk yang tak tahu tanggal lahirnya, maka diseragamkan tanggal 1 Juli."
Kementerian, kata Irman, juga sudah meluruskan masalah NIK yang tidak sesuai dengan tanggal lahir. Dia mengatakan hal itu terjadi karena ada penduduk yang mengubah tanggal lahirnya setelah mendapatkan KTP. "Setelah diberi NIK, mereka minta tanggal lahirnya diubah. Baru tahu kalau tanggalnya tidak sesuai dengan yang sudah dicatatkan."
