DPR: Jangan Pakai Dana BOS untuk Kurikulum 2013

Reporter

Selasa, 16 Juli 2013 21:01 WIB

Seorang siswi menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di mulai hari ini Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013 saat seluruh siswa dan siswi masuk sekolah hari pertama. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Komisi Pendidikan DPR Zulfadhli meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak menggunakan dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah untuk implementasi Kurikulum 2013. Anggaran kurikulum baru, kata Zulfadhli, sudah disiapkan oleh pemerintah. "Jangan gunakan dana lain yang sudah ada peruntukkannya," kata dia saat dihubungi, Selasa, 16 Juli 2013.


Kementerian Pendidikan akan menggunakan dana BOP dan BOS ini untuk membiayai pemberlakuan kurikulum baru di sekolah yang berinisiatif memberlakukan kurikulum baru baru tersebut. Pembiayaan bagi sekolah non-sasaran ini, menurut Zulfadhli, akan memberi celah kepada sekolah untuk membebani siswa dan orang tua. "Kementerian harus awasi dengan ketat sekolah yang ajukan diri," kata dia.


Sebelumnya, sekitar 2.000 sekolah mengajukan diri untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 tahun ini. Mereka harus mengajukan diri karena tidak termasuk dalam daftar 2.326 sekolah sasaran yang ditetapkan pemerintah. Untuk mengimplemetasikannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mensyaratkan untuk tidak membebankan orang tua siswa.

Maka dana untuk pengimplementasiannya akan diambil dari jatah BOP dan BOS di sekolah tersebut. "Tetap tidak boleh membebani siswa dan orang tua," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Penelitian Kementerian Pendidikan Hendarman, di SMAN 68 Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2013.


Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto membenarkan penggunaan BOP dan BOS untuk sekolah yang mengajukan diri tersebut. Khusus untuk jenjang Sekolah Menengah Atas, akan menggunakan dana rancangan BOS yang besarnya direncanakan Rp 1 juta per anak per tahun. "Tapi untuk tahun ini masih Rp 500 ribu per anak per tahun, kami akan gunakan itu," kata dia. (Baca: Ribuan Guru Dilatih Kurikulum 2013)

TRI ARTINING PUTRI



Advertising
Advertising

Berita Terpopler
Soal Jokowi, Prabowo: Saya yang Bawa Dia dari Solo

Ahok: Pasar Tanah Abang Bukan Punya Emak Mereka

Demi Anak, Perempuan Ini Berenang Sampai Mati

Sutradara Despicable Me Ternyata Anak N.H. Dini


http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/079492971/Ribuan-Guru-Dilatih-Kurikulum-2013

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

5 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

20 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya