Uang BLSM sebesar 300 ribu yang diterima oleh warga saat dibagikan di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Wakatobi - Pencairan hari pertama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Wangi-wangi, Wakatobi Sulawesi Tenggara (sultra) berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu oleh warga miskin asal Desa Tindoi yang tidak mendapatkan dana BLSM sedangkan warga tersebut termasuk warga yang kurang mampu.
Menurut salah satu warga Desa Tindoi La Dio Sabtu, 13 Juli 2013, banyak penerima BLSM di desanya salah sasaran karena beberapa orang mampu malah mendapatkan BLSM. "Penerimaan BLSM ini tidak adil. Banyak penerima BLSM dari Desa Tindoi itu sudah haji dan memiliki usaha besar di pasar" ujar La Dio sambil teriak.
Menurutnya beberapa warga miskin Desa Tindoi sempat mempertanyakan alasan tidak diberikannya BLSM kepada warga Desa Tindoi namun jawaban yang diberikan kepala desa tidak masuk akal.
"Kepala Desa Tindoi saat Kami pertanyakan mengatakan bahwa pendataan BLSM dari pusat bukan dari pemerintah desa. Tapi Saya anggap itu omong-kosong. Mana ada orang pusat yang datang mendata warga miskin di sini. Yang ada dari pemerintah desa yang mengirim data ke sana," kata La Dio, yang berprofesi sebagai tukang ojek motor milik tetangganya.
Saat di pertanyakan ke Kepala Pos Wangi-wangi, Gayatri mengatakan, data penerima BLSM langsung dikirimkan dari pusat. Tugas Kantor Pos yang membagi-bagikan sesuai data yang ada.
