Massa Pendukung Khofifah Diterima KPU Jatim

Reporter

Jumat, 12 Juli 2013 20:08 WIB

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan era Gus Dus, Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/ Saiful Bahri

TEMPO.CO, Surabaya-Massa Komunitas Pendukung Khofifah (KPK) dan Barisan Pemenangan Khofifah (BPK) yang mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur akhirnya ditemui Komisioner KPU, Jumat, 12 Juli 2013. Mereka menyampaikan desakan terkait dukungan terhadap bakal pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja.

Koordinator aksi Syamsul Arifin mempertanyakan pelaksanaan rapat pleno KPU yang hingga kini belum juga memastikan lolos tidaknya para bakal calon gubernur. Mereka khawatir KPU tidak independen. Apalagi, menurut Fauzan dari BPK, ada tekanan dari organisasi massa lain terhadap KPU untuk menggugurkan Khofifah Indar Parawansa. "Kalau rapatnya bisa dipastikan kan kami bisa siap mengamankan KPU," ujarnya.

Sebelumnya, massa Pemuda Pancasila juga menggeruduk KPU Jawa Timur meminta KPU untuk tidak meloloskan Khofifah-Herman. Mereka menilai syarat dukungan minimal tidak terpenuhi. Bahkan, Amrullah selaku koordinator aksi mengancam akan menggantung Ketua KPU Andry Dewanto Ahmad di Tugu Pahlawan jika Khofifah tetap diloloskan. "Ini kan tidak patut diucapkan," kata Fauzan.

Selain itu, KPK dan BPK juga memberikan surat pernyataan dari mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kedaulatan Jawa Timur Ahmad Tony Dimyati yang mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf. Dalam pernyataan bermaterai tertanggal 6 Juli 2013 itu, Ahmad Tony Dimyati menyatakan pengunduran dirinya sebagai ketua.


Dimyati, kata Fauzan, juga mengatakan bahwa dukungan terhadap KarSa merupakan sebuah kekeliruan karena dirinya bukanlah pengurus yang sah.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Jawa Timur Sayekti Suindyah mengatakan baru menerima surat pernyataan Ahmad Tony Dimyati hari ini tepat pukul 14.00 WIB. "Kami baru menerima jam dua tadi dan akan kami klarifikasi dulu," katanya.

Sayekti mengaku belum bisa mengambil keputusan apapun karena surat itu masih akan diklarifikasi ke pihak terkait. Ditanya soal apakah surat itu akan mempengaruhi dukungan terhadap Khofifah, Sayekti tidak bersedia memberi jawaban. "Kami klarifikasi dulu," ujarnya.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita terkait

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.

Baca Selengkapnya

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Baca Selengkapnya

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.

Baca Selengkapnya

Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

21 Agustus 2017

Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

KPU Tangerang akan memanfaatkan kotak suara kaleng aluminium bekas pemilihan Gubernur Banten 2017 untuk pilkada serentak pada 2018.

Baca Selengkapnya