Mabes Polri Pertanyakan Survei TII

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 11 Juli 2013 18:25 WIB

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan penggeledahan di Koorps lalu lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, terkait kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM (30/7). TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta -Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempertanyakan hasil survei yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia (TII). Dalam survei itu dinyatakan bahwa Polri menjadi lembaga terkorup di Indonesia dan Asean. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie seharusnya sebelum dipublis ke media, TII membawa hasil survei itu ke Mabes Polri. "Harusnya dibawa ke kami, biar bisa dibicarakan bersama," katanya, Kamis, 11 Juli 2013.

Salah satu hal yang menurutnya patut dipertanyakan dalam survei itu adalah perbandingan antara responden dan jumlah anggota Polri. "Respondennya 1.000, apa mungkin bisa menilai 400 ribu orang anggota Polri," tutur Ronny.

Selain itu, jumlah 1.000 orang responden juga kurang bisa mencerminkan penilaian seluruh masyarakat Indonesia. "1.000 orang kan cuma di kota saja, padahal Polisi justru kebanyakan ada di desa," tutur Ronny.

Survey yang seperti itu kata Ronny masih mungkin dipertanyakan, apakah dilakukan dengan dasar kritik atau hanya bersifat menjelek-jelekkan.

Menurut Ronny, Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan banyak tindakan untuk memperbaiki kualitas kerja mereka. Salah satunya adalah pemecatan anggota bila terbukti melanggar aturan. " Hampir setiap tahun 300 anggota dipecat karena melanggar, itu bukti keseriusan kami."

Sebelumnya TII mengumumkan hasil survei mereka yang menempatkan lembaga kepolisian sebagai institusi terkorup di Indonesia. Survey melibatkan 114 ribu orang responden dan 1.000 diantaranya diambil sampel di Indonesia. 1.000 orang tersebut merupakan sampel dari beberapa kota, antara lain Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan dan Bandung.

FAIZ NASHRILLAH

Topik terhangat:
Karya Penemu Muda
Bursa Capres 2014 Ribut Kabut Asap Tarif Progresif KRL Bencana Aceh

Berita lain:

Muatan Porno di Buku SD, Sanksi ke Penerbit Lemah

Kepolisian Lembaga Terkorup, Polri Menjawab

Inilah Pesawat Teraman dan Paling Bahaya di Dunia

Cicil Denda, Susno Duadji Jual Rumah Mewah

Pelajaran 'Porno' Anak Gembala dan Induk Srigala

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

5 jam lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

6 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

7 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

3 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

3 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

3 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

4 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

4 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

4 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya