Tol Jakarta-Cikampek Berangsur Normal

Reporter

Editor

Ali Anwar

Kamis, 11 Juli 2013 13:42 WIB

Tol Jakarta-Cikampek. ANTARA/Paramayuda

TEMPO.CO, Bekasi - Ruas jalan tol Jakarta-Cikampek berangsur-angsur normal. Massa yang memblokir dua sisi jalan tol di kilometer 44, Karawang, Jawa Barat, sejak pagi bubar. Petugas informasi di Pusat Informasi Jalan Tol Jakarta Cikampek, Ade Prihatna, menjelaskan aksi blokir jalan yang dilakukan para petani di Karawang berlangsung antara pukul 08.45-11.00 WIB. "Sekarang sudah bersih," kata Ade kepada Tempo, Kamis, 11 Juli 2013.

Dari layar monitor Pusat Informasi Jalan Tol Jakarta Cikampek tampak kendaraan mulai bergerak, meski masih terlihat padat. Menurut Ade, saat terjadi pemblokiran, kemacetan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta mencapai KM 57. Adapun arah sebaliknya atau dari Jakarta menuju Cikampek kendaraan mengular hingga KM 30, Cikarang, Kabupaten Bekasi.


"Sempat macet total karena seluruh ruas jalan dikuasai pendemo," ujarnya. "Empat lajur jalan di masing-masing ruas sisi kiri dan kanan penuh kendaraan."

Saat petugas tol Jakarta Cikampek melakukan dialog, kata Ade, para pendemo menuntut untuk dipertemukan dengan Kapolda Jawa Barat, dan permintaan tersebut dipenuhi. "Kapolda datang, lalu mereka bubar," kata Ade.

Ade menjelaskan, para pendemo hanya mencari perhatian dengan menduduki ruas tol agar aspirasi mereka didengarkan oleh Kapolda. "Masalah sengketa lahan yang menjadi alasan mereka menggelar aksi demonstrasi, tidak ada kaitannya dengan jalan tol," ujarnya.

Saat terjadi pemblokiran, kendaraan diarahkan ke jalur alternatif non tol. Kendaraan dari arah Jakarta keluar di gerbang terdekat yakni pintu tol Cikarang Pusat ke arah timur lalu masuk lagi ke dalam tol melalui pintu tol Karawang Timur.



HAMLUDDIN

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

14 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

15 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

21 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya