Aiptu Labora Sitorus anggota polisi Papua beri keterangan terkait dugaan rekening gendut miliknya di Jakarta, (17/05). Aiptu Labora Sitorus memilik transaksi senilai 1,5 trilliun rupiah dari hasil bisnis BBM dan Kayu serta kapal di sorong, Papua. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan persepsi masyarakat atas korupsi di Indonesia lebih buruk ketimbang di sejumlah negara Asia Tenggara. Sekjen TII Dadang Trisasongko mencontohkan, di Kamboja hanya 15 persen responden menilai pemberantasan korupsi di negara itu tak efektif. "Sedangkan di Indonesia mencapai 65 persen," kata Dadang kemarin.
Penurunan kepercayaan ini, kata Dadang, disebabkan sejumlah peristiwa. Misalnya, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan keterlibatan anggota parlemen dalam beberapa kasus korupsi. Efeknya, kata Dadang, masyarakat enggan melaporkan kasus korupsi ke lembaga penegak hukum.
Menurut Dadang, 45 persen dari 1.000 responden di Indonesia merasa takut atas konsekuensi yang mereka hadapi jika melapor. Sedangkan 30 persen responden menilai laporan mereka tak akan mengubah apa pun, dan 27 persen tak tahu lembaga yang harus dituju untuk melapor. (Lihat: Tiga dari Empat Orang Indonesia Menyuap Polisi )
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai ada beberapa hal yang menyebabkan indikasi korupsi di sejumlah institusi sangat tinggi. Salah satunya berkaitan dengan seleksi pegawai negeri. "Seleksi calon pegawai negeri sipil berbau anyir, diduga ada suap ratusan juta per orang dan faktor titipan atasan," katanya. Ketidakberesan ini, kata Busyro, berlanjut dalam promosi jabatan di birokrat. Penggunaan calo jabatan menjadi umum dan akhirnya merusak birokrasi.
Untuk memperbaiki situasi ini, Busyro menilai perlu dibangun budaya antikorupsi berbasis keluarga. Menurut dia, keluarga bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. "Bukan sekadar mendidik anak pintar tapi lemah moral, yang ujungnya menjadi penipu dan penggangsir harta rakyat."
Anggota Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh, menilai buruknya persepsi publik atas lembaga peradilan adalah tanggung jawab pemimpin semua lembaga negara. "Semua wajib berbenah untuk membersihkan korupsi." (Baca: Disebut Paling Korup, Polri Pertanyakan Survei)
