TEMPO.CO, Jakarta--Untuk mengawasi proses distribusi logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuat sebuah aplikasi perangkat komputer yang terintegrasi dengan KPU Daerah di seluruh Indonesia.
Menurut kepala Biro Logistik KPU, Boradi, setiap KPUD memiliki satu orang operator yang secara online melaporkan distribusi logistik di daerah masing-masing. "Mereka sebelumnya sudah kami training mengenai pengoperasian aplikasi tersebut," ujarnya Selasa 9 Juli 2013.
Lebih lanjut Boradi mengatakan, untuk mencipatakan aplikasi tersebut KPU menggandeng Institut Teknologi Bandung. " Saat ini aplikasi itu masih dalam perancangan," katanya.
Monitor tersebut nantinya akan di letakkan di salah satu ruangan di KPU. "Jadi semua orang bisa melihat sejauh mana distribusi logistik untuk Pemilu," tambahnya.
Ketika disnggung mengenai anggaran untuk tentang pembuatan alat tersebut, Boradi mengatakan bahwa jumlahnya tidak besar karena hanya membutuhkan beberapa peralatan elektoronik saja.
Anggaran logistik untuk Pemilihan Umum 2014 mencapai Rp 4,9 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan seluruh perlengkapan tempat pemungutan suara, mencakup kotak suara, bilik suara, tinta jari, hingga surat suara pemilihan legislatif dan presiden.
Jumlah tersebut akan dianggarkan sebesar Rp 800 Miliar untuk 2013 sedangkan sisanya sebesar Rp 4,1 Miliar untuk tahur anggaran 2014.
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.