Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang melebihi ijin tinggal (overstayed) dari Arab Saudi saat proses pemulangan menuju daerah asal masing-masing di Balai Pelayanan Kepulangan TKI Selapajang, Tangerang, Banten, Selasa (1/11). Sebanyak 1.277 TKI overstayed yang terdiri dari dari 1.211 orang dewasa, 39 anak-anak, dan 27 bayi, dipulangkan dari Arab Saudi dengan menggunakan 4 kloter penerbangan. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Soepriyatno meminta pemerintah segera mengevaluasi proses perpanjangan izin tinggal TKI di Arab Saudi. "Perlu ada pembenahan dan penertiban sehingga perpanjangan ini tak hanya menolong TKI tetapi juga melindungi," kata Soepriyatno saat dihubungi, Kamis, 4 Juli 2013.
Menurut Soepriyatno penambahan masa pelayanan pengurusan izin tinggal dan Surat Perjalanan Laksana Paspor(SPLP) hingga November mendatang harus dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah juga harus mendata ulang mana saja TKI di Arab Saudi yang bisa diberikan perpanjangan atau harus segera dipulangkan ke Indonesia.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini mengatakan saat ini di Arab Saudi ada banyak warga negara Indonesia yang tak punya izin resmi lantaran berangkat dan menjadi TKI melalui jalur tak resmi. Mereka yang tak berdokumen bisa masuk ke Arab melalui jalur umrah, atau ziarah. "Mereka ini harus ditertibkan dan kalau perlu segera dipulangkan."
Perpanjangan pengurusan izin tinggal ini kata Soepriyatno harus dimanfaatkan oleh pemerintah melalui kementerian luar negeri untuk mendata kembali jumlah pasti warga negara Indonesia di Arab. Baik yang menetap sebagai TKI, pelajar atau yang masuk melalui jalur tak resmi. "Harus ada pendataan ulang."
Komisi, kata Soepriyatno, berharap pemerintah di Arab Saudi bisa meningkatkan sosialiasi pada TKI di Arab Saudi untuk tak melewatkan kesempatan ini. Sedangkan mengenai perbaikan layanan, dia berharap konsulat jenderal di Jeddah dan KBRI di Riyadh memberi pelayanan optimal. Pemerintah harus melakukan langkah antisipatif agar pengurusan perpanjangan izin tinggal ini tak berakhir rusuh seperti yang terjadi Juni lalu.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengumumkan pemerintah telah berhasil meminta perpanjangan kebijakan amnesti kepada pemerintah Arab Saudi hingga November 2013. Pemerintah Arab Saudi setuju memperpanjang pendaftaran warga negara Indonesia overstayer hingga November 2013. Proses perpanjangan ini semula hanya berlaku hingga 3 Juli kemarin.
