TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, meminta Komisi Penyiaran Indonesia meniru Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membangun komunikasi publik yang baik.
Dengan hubungan yang baik dengan media, Max menegaskan, lemahnya kewenangan KPI tidak akan berpengaruh banyak pada kinerjanya.
"Kami berharap Komisi Penyiaran Indonesia terus memberi peringatan kepada media yang nakal," kata Max di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 3 Juli 2013. Dia berharap KPI tidak terseret arus dan jadi pelindung konglomerasi media.
"Contohlah KPK yang dekat dengan media massa. Kalau sudah dekat dengan media, maka jika KPI menilai ada TV yang melanggar pasti akan terus diekspos oleh media," kata Max. Dengan ini, kata Max, pengawasan KPI tidak menjadi macan ompong.
Max mengakui KPI tidak mempunyai payung hukum untuk menindak madia-media yang melanggar UU Penyiaran. Kewenangan penindakan memang ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tapi, kata dia, itu bukan berarti KPI bisa berdiam diri dan hanya sibuk mengeluarkan peringatan-peringatan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
