TEMPO.CO , Jakarta:Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan kisruh data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat merupakan dampat tak direncanakannya program itu. "Sehingga pembagian BLSM 2013 ini menggunakan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011," kata Hartono kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2013.
Hartono memastikan adanya kesalahan penggunaan data tahun 2011 ketika dipakai untuk kebijakan 2013. Kesalahan, kata Hartono, pasti ada karena pemerintah menanggung 15,5 juta rumah tangga miskin dari Sabang sampai Merauke. "Mobilitas dan perubahan sosial masyarakat begitu luar biasa."
Hingga kemarin (Rabu, 3 Juli 2013) sudah ada sekitar 12 ribu Kartu Jaminan Sosial yang dikembalikan. "Jumlah keseluruhan dari ketidakakuratan ini akan ketahuan pada 15 Juli 2013."
Kementerian Sosial menyatakan kesalahan sasaran BLSM bisa diselesaikan melalui musyawarah desa. Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan akan mendampingi penentuan warga penerima BLSM dalam satu kelurahan atau desa. Hasil verifikasi Tenaga Kecamatan dipakai untuk pemutahiran data bagi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
"Kementerian Sosial telah mengerahkan 5.267 Tenaga Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengawal pengalihan Kartu Jaminan Sosial melalui mekanisme musyawarah desa."
Data PPLS 2011 hingga kini telah dipakai oleh penerima beras miskin. Berdasarkan laporan ada sekitar 5 ribu desa yang mengembalikan kartu bukti penerima raskin. Dari situ pemerintah mendaftar ulang penerima Kartu Jaminan Sosial. "Setelah kebijakan BLSM berakhir, pemerintah akan memiliki data valid," Hartono menambahkan.
Kepala Badan Statistik Suryamin menegaskan kesalahan data penerima BLSM adalah karena perubahan akibat beda waktu antara PPLS 2011 dan kebijakan pemberian BLSM 2013.
