TEMPO.CO, Bima - Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat, Aminulah menilai besaran biaya pelantikan Sultan Bima ke - 16 yang mencapai Rp 600 juta akan mencederai status kesultanan jika transparansinya tak dijelaskan kepada publik.
Menurut dia besarnya biaya itu sangat fantastis jika dibandingkan dengan pelantikan Bupati Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang hanya Rp 520 juta, setelah dipangkas dari Rp 700 Juta.
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bima Rp 1 triliun. Kenapa biaya pelantikan harus sebesar itu?" kata Aminulah saat audiensi dengan Komisi II DPRD Bima, 3 Juli 2013.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Nurdin, mengatakan anggaran pelantikan yang ditetapkan itu masih bisa dirasionalisasi berdasarkan kebutuhannya. "Itu angka sementara, untuk berjaga-jaga melihat kondisi sebelum pelantikan", kata Nurdin.
Nurdin menuturkan, biaya pelantikan itu dianggarkan lewat pendahuluan APBD Perubahan 2013. Anggaran itu antara lain dialokasikan buat biaya rapat paripurna, publikasi, tamu very important person sekitar 500 orang dan perkiraan masyarakat yang hadir mencapai 3 ribu orang. "Untuk konsumsi tamu dan masyarakat yang hadir saja masih kurang," kata Nurdin.
Meski DPRD Bima sudah menyepakati anggaran pelantikan itu, anggota Komisi II, M. Nur Jafar meminta anggaran dari APBD itu tetap diawasi. "Yang penting jangan boros, sederhana saja, tapi bisa dipertanggungjawabkan," ujar Nur Jafar.
Ketua Majelis Adat Sara Dana Mbojo, Siti Maryam Rachmat Salahuddin,menjelaskan, pelestarian budaya dan Islam di Bima mesti terus dilakukan sebagai identitas masyarakat maupun daerah. Salah satu upaya itu yakni melalui pelantikan sultan Bima yang kini sedang digagas.
"Keberadaan sultan diharapkan akan dapat melakukan berbagai langkah penyelamatan dan pelestarian budaya. Karena Bima adalah daerah bekas kesultanan yang cukup dikenal pada masanya," kata Doktor Filologi lulusan Universitas Padjadjaran Bandung ini.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
