Dewan Pers Ingatkan Televisi Dipantau Publik

Reporter

Rabu, 3 Juli 2013 08:40 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta media untuk mampu mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksanaan pemilihan umum. Meski tetap netral, media diharapkan dapat menampilkan sosok calon pemimpin yang dibutuhkan masyarakat untuk lima tahun masa kepemimpinan. Hal ini diyakini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Pers dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Harus bisa mendorong para calon untuk tidak hanya retorika, tapi menjawab kebutuhan masyarakat," kata Bagir Manan saat ditemui usai diskusi di Dewan Pers, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca: Independensi Media Rentan dari Intervensi Parpol)


Tingkat partasipasi masyarakat pada pemilu 2014 hanya 65 persen. Angka partisipasi ini terus menurun sejak awal masa reformasi yaitu Pemilu 1998 dengan jumlah 93 persen. Partisipasi masyarakat mulai menurun pada Pemilu 2004 dengan angka 80 persen, dan kembali anjol pada Pemilu 2009 sekitar 71 persen.


Meski demikian, Bagir menilai media sendiri tengah dipantau masyarakat terutama perihal independensi menjelang pemilu. Isu ini semakin kuat saat beberapa pemilik perusahaan media televisi justru terjun aktif dalam politik bahkan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. "Banyak masyarakat yang bertanya, apa masih bisa media jadi independen," kata dia. (Baca: KPI: Sang Bos Manfaatkan TV untuk Berpolitik)


Pemimpin Redaksi MNC TV, Ray Wijaya,mengklaim media-media khususnya televisi yang dimiliki calon peserta pemilu 2014 tetap bisa independen. Di depan ribuan kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa, Hary Tanoe, bos MNC Group, mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden dari partai itu. Hary mendamping Ketua Umum Partai Hanura juga mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2014.


Meski tidak menampik situasi ini sangat sulit dan mencemaskan, Ray mengklaim, pelanggaran proses pemilu jarang terjadi pada newsroom atau redaksional media. "Pelanggaran lebih banyak dalam bentuk iklan dan yang ada di program non news," kata Ray. (Baca: Kongkalikong RCTI Sokong Hanura Ada di YouTube)

Sebagai Pemred yang bertanggungjawab pada acara berita sekitar 3,5 jam hingga 5 jam, dia tahu audiensinya sangat kecil. Sebuah program berita unggulan saja, menurut dia, paling tinggi hanya meraih audiensi hingga 20 persen. Fakta ini diklaim menjadi alasan berita tidak menjadi target kampanye politik di televisi. "Partai-partai itu memakai ruang untuk iklan pada prime time yang harganya sangat tinggi," kata Ray.

FRANSISCO ROSARIANS


Advertising
Advertising

Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:

3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI

SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop

Beli Mobil, Ini Daftar Yang Wajib Dicek

Teman Wartawati Korban Perkosaan Bantah Polisi

Berita terkait

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

3 hari lalu

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

Insan media yang terlibat dalam kontestasi atau menjadi tim sukses pada Pilkada 2024 diminta mengundurkan diri sebagai wartawan

Baca Selengkapnya

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

4 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

8 hari lalu

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

8 hari lalu

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.

Baca Selengkapnya

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

23 hari lalu

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.

Baca Selengkapnya

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

25 hari lalu

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

30 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

32 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

32 hari lalu

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Dengan perjanjian kerja sama ini, semua sengketa pemberitaan pers mahasiswa akan ditangani seperti layaknya pers umum, yaitu melalui Dewan Pers.

Baca Selengkapnya

Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers

33 hari lalu

Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers

Dewan Pers menilai substansi liputan Tempo tentang permainan pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) tak melanggar etik.

Baca Selengkapnya