TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) meragukan komitmen partai politik memberantas korupsi. Partai masih saja mengusung nama-nama bermasalah untuk maju menjadi calon legislator, bahkan diberi nomor urut satu. "Dengan calon-calon seperti itu, kita bisa lihat komitmen partai dalam memberantas korupsi," kata peneliti ICW, Abdullah Dahlan, saat dihubungi Tempo, Jumat 28 Juni 2013.
ICW merilis 36 nama calon legislator yang diragukan komitmennya memberantas korupsi. Mereka adalah calon-calon yang namanya kerap disebut-sebut dalam berbagai kasus korupsi. Ada juga calon yang mantan terpidana korupsi. Dahlan mengatakan jika calon-calon tersebut terpilih lagi, wajah parlemen Indonesia dan masa depan pemberantasan korupsi tak maju-maju. "Ya, akan seperti ini saja terus," katanya.
Dahlan juga miris melihat partai menempatkan calon-calon bermasalah tersebut pada nomor urut satu. Sebanyak 26 dari 36 calon yang masuk dalam daftar mendapat nomor urut satu. Dari ke-36 calon legislator itu, Golkar menempatkan kader terbanyak, yakni 10 orang. “DCS yang diragukan komitmen anti korupsinya ada yang pernah disebut dalam persidangan menerima sejumlah uang, mantan terpidana kasus korupsi, dan ada juga yang ingin membubarkan lembaga khusus seperti KPK,” kata peneliti ICW lainnya, Donal Fariz.
Selain Golkar, ICW menyebutkan sejumlah partai lain di DPR yang ikut menyumbangkan kadernya dalam daftar tersebut, yakni Partai Demokrat 8 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5), Partai Keadilan Sejahtera (4), Gerindra (3), Partai Persatuan Pembangunan (2), Hanura (1), Partai Kebangkitan Bangsa (1), dan Partai Bulan Bintang (1).
Beberapa nama politikus Golkar seperti yang disebut oleh ICW dan JPPR itu, seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Mahyudin, Idris Laena, Kahar Muzakir, dan Melchias Markus Mekeng. Delapan calon legislator dari Demokrat yang dianggap tidak mendukung program anti korupsi, antara lain Mirwan Amir dan Sutan Bathoegana. Sedangkan dari PPP adalah Ahmad Yani.
Yani mempersoalkan indikator yang dipakai ICW sehingga namanya dimasukkan sebagai calon yang tak mendukung korupsi. Hingga saat ini, kata Yani, dia mengaku tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. “Apakah karena saya sering kritik ke KPK? Apakah bentuk kecintaan dengan memuji dan menjilat KPK?” katanya.
ANANDA BADUDU
