TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, diperuntukkan bagi terpidana korupsi kelas kakap.
Dia menjelaskan ada enam kriteria bagi terpidana korupsi untuk bisa dijebloskan ke Sukamiskin. "Kriteria pertama, ancaman hukumannya lima tahun," kata dia di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin, 24 Juni 2013.
Kriteria kedua, jumlah kerugian negara yang diakibatkan ulah terpidana tersebut berkisar di atas Rp 100 juta. "Kalau di bawah Rp 100 juta, tak digeser ke Sukamiskin," kata Denny. Kriteria ketiga, terpidana menjalani hukuman minimal satu tahun. "Kurang dari setahun hanya berat di ongkos."
Kriteria keempat, terpidana tak dibutuhkan lagi untuk perkara lain yang sedang berjalan alias bebas dari keperluan persidangan sebagai saksi. Kriteria kelima, terpidana harus terilbat dalam kasus-kasus penting. "High profile cases, yang menarik perhatian masyarakat," ujar Denny.
"Kriteria terakhir adalah laki-laki. Perempuan belum perlu dikumpulkan karena jumlah terpidana perempuan belum signifikan," kata Denny.
Saat ini, Lapas Sukamiskin dihuni sekitar 400 narapidana. Salah satunya adalah M. Nazaruddin, terpidana tujuh tahun perkara suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang. Dia dipindahkan dari Lapas Cipinang karena kerap mengundang anak buahnya ke penjara untuk menjalankan bisnisnya.
MUHAMAD RIZKI
Topik terhangat:
Ridwan Kamil | Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM
Berita lainnya:
Hitung Cepat, Ridwan Kamil Jadi Wali Kota Bandung
Menang Pilkada Bandung, PKS: Masih Dipercaya Warga
Ini Sikap Persib Soal Penyerangan Bus Mereka
Farhat Abbas Kicau Foto Cium Bastian Coboy Junior
Berita terkait
Adu Prediksi Tim Prabowo dan Denny Indrayana soal Putusan MK
8 hari lalu
Tim hukum Prabowo-Gibran menghormati prediksi yang sudah disampaikan Denny Indrayana, tapi dia mengatakan analisis itu sangat ekstrem dan keliru.
Baca SelengkapnyaJelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Apa Prediksi Para Pakar?
9 hari lalu
Putusan sidang sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan Senin, 22 April 2024. Berikut prediksi para pakar.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana Soroti Upaya Intervensi Hakim MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
9 hari lalu
Dia menuturkan, semakin kuat hakim MK menjaga independensinya, semakin besar putusannya sejalan dengan rasa keadilan kepemililuan.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024
9 hari lalu
Sidang sengketa Pilpres tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Putusan itu akan diputuskan pada Senin besok.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana Bicara Kemungkinan MK Diskualifikasi Gibran
9 hari lalu
Setelah putusan 90, Denny menilai MK tidak pernah berhasil keluar dari kerangkeng putusan yang problematik tersebut.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana Sebut 4 Opsi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
15 hari lalu
Denny Indrayana memprediksi beberapa opsi putusan sengketa pilpres di MK. Salah satunya potensi diskualifikasi Gibran sebagai cawapres.
Baca SelengkapnyaDenny Indrayana soal Prabowo Dilantik tanpa Gibran: Jika Terbukti Langgar Konstitusi, MPR Bisa Lantik Cawapres Lain
18 hari lalu
Denny menjelaskan terkait opsi lain sengketa Pilpres 2024, yakni pelantikan Prabowo tanpa Cawapresnya, Gibran jika terbukti melanggar konstitusi.
Baca SelengkapnyaMenkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
19 hari lalu
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
21 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
21 hari lalu
Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.
Baca Selengkapnya