Partai Demokrat Klaim Pembagian BLSM Lebih Baik

Senin, 24 Juni 2013 15:55 WIB

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Malang - Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengklaim pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat lebih baik dibandingkan sebelumnya. "Bagus. Semua rakyat berterima kasih BLSM karena memang dibutuhkan," kata Syarief disela acara Temu Karya Nasional Relawan Palang Merah Indonesia di Selorejo, Malang, Senin, 24 Juni 2013.

Terkait dengan adanya masyarakat miskin yang tidak menerima BLSM, Syarief tidak membantah. Namun, menurut dia, jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan jumlah penerima sebanyak 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran. "Kalau hanya satu-dua (tidak meneriwa BLSM), wajar. Rakyat kita kan banyak. Tapi lebih bagus dari sebelumnya," tuturnya.

Pemerintah akan terus fokus memantau pembagian BLSM agar dapat tepat sasaran. Selain itu, pergerakan harga bahan pokok juga akan terus dipantau. "Kami sekarang fokus pada pembagian BLSM dan pengendalian harga bahan makanan," ujarnya.

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, mengatakan sekitar 2.000 kartu perlindungan sosial, instrumen pencairan BLSM, dikembalikan karena bermasalah. Menurut dia, kartu-kartu itu dikembalikan karena kesalahan alamat, perpindahan domisili, penulisan nama, dan penerima sudah meninggal.

Pemerintah menganggarkan dana BLSM sebagai kompensasi akibat kenaikkan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Jumlah penerima sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran. BLSM dibagikan secara bertahap mulai 22 Juni hingga 1 Juli. Pemerintah mengalokasikan Rp 9,32 triliun dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan. Pembagiannya diadakan tiap dua bulan melalui kantor pos.

Soal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan dikembalikannya 2.000 kartu perlindungan sosial sebagai intrumen pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakatyang dikembalikan karena bermasalah akan segera ditindaklanjuti. Ia juga menilai ribuan kartu yang bermasalah itu tak terlalu signifikan karena masih jauh lebih banyak kartu yang tidak bermasalah. "15,5 juta dibandingkan 2.000 itu berapa persen? Akan kita perbaiki itu," katanya.

Ia menuturkan proses penyaluran dana kompensasi akibat kenaikan harga BBM saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau ada sedikit permasalahan, menurut dia, merupakan hal yang wajar. "Yang namanya 15,5 juta ini tentu saja ada human error, manusiawi, tidak ada unsur kesengajaan. Ya sudahlah, tidak usah diperbesar. Titik." tuturnya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Topik terhangat:
Ridwan Kamil
| Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:

Hitung Cepat, Ridwan Kamil Jadi Wali Kota Bandung

Menang Pilkada Bandung, PKS: Masih Dipercaya Warga

Ini Sikap Persib Soal Penyerangan Bus Mereka

Farhat Abbas Kicau Foto Cium Bastian Coboy Junior

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat

Baca Selengkapnya

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol

Baca Selengkapnya

Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

19 Maret 2018

Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

12 Maret 2018

Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

Pada acara puncak Rapimnas Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono atau AHY mengajak generasi muda bergabung dengannya.

Baca Selengkapnya

AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

12 Maret 2018

AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan optimistis pidato politik AHY mampu mendorong elektabilitasnya sebagai pemimpin.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

12 Maret 2018

Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

Partai Demokrat menyatakan akan mengusung capres dan cawapres dalam pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

12 Maret 2018

Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

Dalam pidato politiknya, AHY menyatakan kesiapannya menjadi pemimpin muda Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya