TEMPO Interaktif, Jakarta: Bertempat di Istana Negara Jakarta, Kamis (7/10), Presiden Megawati Soekarnoputri melantik sembilan hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Setelah menjalani pelatihan, mulai 1 November mendatang, mereka akan menempati pos masing-masing. Tiga orang hakim akan bertugas di Mahkamah Agung, tiga hakim lainnya bertugas di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan tiga sisanya akan ditempatkan di Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi. Tiga hakim yang akan bertugas di Mahkamah Agung adalah MS Lumme, Hamrat Hamid dan Krisna Harahap. Sementara tiga hakim yang akan ditempatkan di Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi adalah M As'adi Al Ma'ruf, Sudiro dan Abdurrahman Hasan. Mereka yang ditempatkan di Pengadilan tindak Pidana Korupsi adalah Dudu Duswara, Achmad Linoh dan I Made Indra Kusuma. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurrachman Ruki yang hadir pada pelantikan itu, komisi siap melimpahkan dua kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh dan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi di komisi, telah selesai. Kini komisi tinggal menunggu kesiapan Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi. "Mungkin baru awal November, mereka mulai bekerja," kata Ruki. Sapto Pradityo - Tempo