Seorang warga miskin menunjukkan Rp 300 ribu seusai mengantri untuk mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) di Kantor Pos Besar Semarang, Sabtu (22/6). Kantor Pos Semarang mendistribusikan BLSM kepada 1.091 warga di tujuh kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah.(Tempo/ Budi Purwanto)
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait partainya tidak pernah menolak Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat (BLSM) yang digelontorkan oleh pemerintahan SBY-Boediono. Namun, PDI P menilai BLSM bukan solusi untuk kenaikan harga bahan bakar minyak.
“Subsidi bagi masyarakat miskin itu sifatnya harus, tapi BLSM itu bukan solusi jangka panjang. Seharusnya pemerintah memikirkan itu, kalau dampak inflasi lebih dari empat bulan apakah uang Rp 150 ribu itu cukup?” ujar Maruarar kepada Tempo, Ahad, 23 Juni 2013.
Menurut partai Banteng, pemberian subsidi merupakan kewajiban negara dan tidak seharusnya dipolitisasi. “Kenyataannya uang yang disalurkan melalui BLSM adalah uang negara, bukan uang partai ataupun uang pemerintah,” kata Maruarar.
Dia meminta agar masyarakat dan media massa memperhatikan keterbukaan informasi dalam penyaluran BLSM. “Harus dilihat juga dimana saja bantuan itu dibagikan, apakah benar-benar merata, dan perlu dilihat siapa yang membagikannya juga,” ujar Maruarar.
Selain itu, perlu dilihat juga kartu BLSM yang dibagikan kepada masyarakat. “Apa warnanya mengindikasikan partai tertentu, ini harus dicermati.”
Maruarar berharap agar tak ada klaim politik dalam penyaluran BLSM. “Harus dikawal, jangan sampai ada klaim,” ujar dia. Partai politik koalisi ataupun oposisi, kata Maruarar, kini sudah belajar dari pengalaman kebijakan bahan bakar tahun 2008. “Kondisi saat ini berbeda dengan 2008, seluruh partai politik tahu itu.”
Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil survei soal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebanyak 79,21 % menolak kenaikan harga BBM, namun uniknya sebanyak 58,62 % masyarakat setuju dengan penyaluran BLSM.
