KPK: Gratifikasi Seks Makin Marak

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 21 Juni 2013 15:10 WIB

Nama Maharany muncul dalam kasus kuota impor daging sapi setelah ia terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK bersama Fathanah di kamar Hotel Le Meridien, Jakarta. Kehadiran Maharany diduga sebagai gratifikasi seks. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, menyatakan bahwa saat ini gratifikasi seks semakin masif terjadi. "Gratifikasi seks ini, tidak bisa dipungkiri, mulai masif," kata Bambang di kantornya, Jumat, 21 Juni 2013.

Bambang berujar, gratifikasi seks tersebut akan dibahas secara khusus dalam kegiatan workshop perkuatan integritas kemitraan di sektor publik dan swasta, serta kegiatan pertemuan lembaga-lembaga Anti-Corruption and Transparancy di Medan pada awal Juli 2013. Kegiatan ini akan dihadiri puluhan lembaga antikorupsi di seluruh dunia, serta seratusan pimpinan perusahaan di tanah air.

"Poin utamanya, dibangun kesepakatan agar tidak melakukan suap. Intinya kami menggugah peran swasta dalam memberantas korupsi," kata Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, di tempat yang sama.

Adanya dugaan gratifikasi seks ini mengemuka dalam kasus suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian, 2012. Tersangka suap, Ahmad Fathanah, mengaku sedang berasyik-masyuk saat ditangkap penyidik KPK di Hotel Le Meridien pada 29 Januari 2013 lalu. Fathanah mengakui menyewa kamar khusus untuk berduaan dengan Maharani Suciyono, mahasiswi yang ikut diciduk bersamanya.

"Saya menyewa satu kamar dengan nomor 1740 untuk indehoy bersama-sama," katanya seperti tertulis dalam dokumen yang diperoleh Tempo. "Saat itu kemudian pintu kamar saya diketuk oleh petugas dan setelah saya buka, saya ditangkap oleh petugas KPK."

Di persidangan, Maharani mengiyakannya ketika memberi kesaksian untuk dua terdakwa suap, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy. Kasus ini telah menjerat empat tersangka. Satu tersangka lainnya adalah Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna Utama --importir daging sapi.

RUSMAN PARAQBUEQ
Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah


Baca Juga:
Malam Ini Pengumuman Harga BBM Bersubsidi Naik

Kenaikan Harga BBM Diumumkan Jumat

Ulang Tahun, Jokowi Banjir Pesan di Twitter

Aceng Fikri Masih Pakai Fasilitas Mobil Bupati



Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya