TEMPO.CO, Surakarta - Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo secara tegas menolak program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, BLSM hanya sarana untuk meredam sesaat gejolak setelah kenaikan harga BBM. "Jangka panjangnya tidak akan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya kepada wartawan, Selasa, 18 Juni 2013.

Dia mengatakan uang Rp 150 ribu yang diberikan selama empat bulan atau total Rp 600 ribu tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang melambung. Sehingga masyarakat miskin tetap kesulitan membeli kebutuhan pokok. "Ini rumusan yang salah," dia berujar.

Menurutnya, kebijakan pemberian BLSM sebenarnya tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Karena hanya memberikan harapan palsu. "Kemudian momen kenaikan harga BBM sangat tidak tepat. Sebentar lagi puasa dan Lebaran, yang biasanya harga kebutuhan pokok naik," katanya.

Seharusnya, ia mengatakan yang mestinya dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya meningkatkan upah buruh sehingga bisa tetap hidup layak. "Upah buruh harus mempertimbangkan kenaikan BBM," ujarnya.

Sekretaris Daerah Surakarta Budi Suharto mengatakan akan menggelar pasar sembako murah. Opsi tersebut dipilih agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. "Kami menunggu kepastian kenaikan harga BBM. Setelah itu akan menjadwalkan operasi pasar untuk kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng," katanya.

UKKY PRIMARTANTYO