BBM Diharapkan Naik Tiga Hari Setelah Paripurna

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Senin, 17 Juni 2013 19:02 WIB

Sejumlah warga menggunakan jerigen mengantri BBM jenis Premium di SPBU kawasan Sepatan,Tangerang, Banten, (3/5). Ditengah simpang siur kabar kenaikan harga BBM, membuat keberadaan BBM bersubdi menjadi langka. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar berharap, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa dilakukan dalam waktu tiga hari setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013 disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kami harapkan cepat agar anggaran kompensasi bisa langsung terserap. Dalam hitungan harilah," kata Mahendra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2013.

Menurutnya, jika hari ini parlemen menyetujui APBN Perubahan 2013, pemerintah akan menyiapkan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) untuk program-program kompensasi kenaikan harga BBM. Dia berharap DIPA tersebut diselesaikan oleh kementerian terkait dalam dua hari ke depan. "Itungan hari bisa ada langkah yang langsung dikaitkan dengan kenaikkan harga BBM," katanya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Armida Alisjahbana memastikan persiapan DIPA tidak akan membutuhkan waktu lama. "Hanya beberapa hari karena kami juga membantu kementerian terkait untuk menyiapkannya. Saat ini semua TOR dan RAP sudah siap," kata Armida.

Untuk DIPA dana kompensasi yang terkait dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, penambahan kuota beras miskin, dan program keluarga harapan akan disiapkan oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial. Sementara, untuk penambahan Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bidik Misi disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

"Penyalurannya oleh PT Pos. Sekarang semua sudah siap tinggal penyusunan administrasi saja," kata Armida. Jika urusan administrasi selesai, kenaikkan harga BBM bisa langsung dilaksanakan.

ANGGA SUKMA WIJAYA


Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka

Aktris Ully Artha Meninggal Dunia

Alasan Jakarta Semakin Macet

Berita terkait

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

5 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

7 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

7 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

27 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

39 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

48 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

50 hari lalu

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

50 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

54 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya