TEMPO.CO, Bandung - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan tim penyidik segera menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap Hakim Setyabudi Tejocahyono. "Kami akan sampai pada aktor intelektualnya, silakan terjemahkan sendiri," katanya usai memberi kuliah di Universitas Pasundan Bandung, Jumat, 14 Juni 2013.
Komisi antirasuah sejauh ini sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Diantaranya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Setyabudi dan Toto Hutagalung, yang meminta anak buahnya, Asep Triyana, menyetor duit Rp 100 juta kepada Setyabudi. "Hakimnya dan Toto bukan aktor intelektual," ujar Samad.
Samad juga memastikan tim penyidik masih akan memeriksa Walikota Bandung Dada Rosada dan bekas Sekretaris Daerah Edi Siswadi. "Masih terus didalami hingga akhirnya sampai pada aktor intelektualnya. Apakah nama aktor intelektualnya sudah ada, silakan terjemahkan sendiri," ucapnya.
Samad juga membenarkan kemungkinan pihaknya mengusut kasus yang terkait penyuapan Setyabudi yakni korupsi dana Bantuan Sosial Kota Bandung 2009-2010. "Kami masih dalami. Kami tak berhenti di kasus suapnya, tapi memang belum sampai disimpulkan (memasuki penyidikan kasus korupsi dana Bansos)," kata dia.
Penyuapan Setyabudi disebut terkait dengan penuntutan dan putusan perkara untuk tujuh terdakwa kasus korupsi dana bantuan sosial Kota Bandung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung beberapa waktu lalu. Selain Setyabudi, Asep, dan Toto, KPK juga sudah menetapkan pejabat Kota Bandung Herry Nurhayat sebagai tersangka.
Terkait kasus ini tim penyidik sudah berkali-kali memeriksa Dada dan Edi. Pemeriksaan Dada terakhir kali dilakukan Jumat pagi pekan lalu. Namun, saat itu pemeriksaan tak tuntas lantaran Dada mengeluh sakit. Sedangkan Edi Siswadi terakhir diperiksa penyidik awal pekan ini.
ERICK P. HARDI
Berita terkait
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
26 menit lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
55 menit lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
5 jam lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
5 jam lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
6 jam lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda
8 jam lalu
Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR
9 jam lalu
Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK
13 jam lalu
Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai
16 jam lalu
"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja
22 jam lalu
KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.
Baca Selengkapnya