Bank Jatim Bantah Beri Kredit Khusus pada Anggota DPRD

Reporter

Editor

Jumat, 1 Oktober 2004 17:48 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Bank Jatim membantah bahwa pihaknya sengaja memberi kredit khusus kepada anggota DPRD Jawa Timur. Menurut Kepala Divisi Kredit Bank Jatim, Abdul Latief, skim Kredit Multiguna tanpa agunan dengan plafon Rp 100 juta yang ditawarkan kepada anggota Dewan tidak disertai maksud politis. "Kami ini murni dagang, tidak ada maksud apa-apa," kata Latief kepada Tempo di ruang kerjanya, Jumat (1/10). Latief membenarkan bahwa Kredit Multiguna itu tanpa agunan. Meski tanpa agunan namun tetap menggunakanjaminan, yakni gaji anggota Dewan yang disalurkan lewat bank tersebut. Bagi anggota Dewan yang ingin menjadi nasabah, harus dilengkapi surat kuasa kepada Bank Jatim untuk memotong gaji yang bersangkutan sebagai angsuran setiap bulannya hingga kridit lunas. "Tidak betul kalau murni tanpa agunan, karena kita bisa disalahkan Bank Indonesia," imbuh Latief.Latief menampik anggapan bahwa skim kredit tersebut hanya diberikan kepada anggota Dewan. Faktanya, sejak1987 kridit itu telah dinikmati tak hanya oleh anggota legislatif saja, tapi juga pegawai negeri, pegawaiBUMN/BUMD, anggota TNI/ Polri, Pensiunan PNS dan pegawai swasta. Kekhususan skim ini hanya berlaku baginasabah yang memiliki penghasilan tetap. Tentang bunga 10,5 persen, bagi Latief itu hal yang wajar. Pasalnya, di bank-bank yang lain bahkan ada yang berani memberikan bunga 7 persen. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Jatim menolak tawaran kridit Bank Jatim dengan alasanakan mengurangi independensi kepada bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut. Diantara penolakan datang daru Farid Al Fauzi dari PPP dan Ahmad Ruba'i dari PAN. Kukuh S. Wibowo - Tempo

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.

Baca Selengkapnya

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.

Baca Selengkapnya