Gubernur Aceh, Zaini Abdullah (tengah) didampingi Ketua DPRA Hasbi Abdullah (kiri) dan Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud (dua kiri) berbincang dengan Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah DJ (dua kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Banda Aceh,(3/4). ANTARA/Ampelsa
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri berkukuh pemilihan bupati dan walikota tidak dilakukan secara langsung melainkan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah beralasan konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.
"Hanya gubernur yang kami usulkan dipilih secara langsung," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan saat dihubungi, Jumat, 14 Juni 2013. Menurut dia, pemilihan bupati dan walikota secara langsung menyebabkan berbagai persoalan di daerah.
Djohermansyah mencontohkan, sejak 2005 hingga Juni 2013 total korban jiwa secara langsung akibat konflik pemilukada sudah mencapai 59 orang. Tak hanya itu, sejak adanya pemilihan secara langsung kepala daerah yang tersangkut masalah hukum lebih dari 300 orang. "Kami ingin membangun pemerintahan yang efektif," kata dia.
Banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum disebabkan politik biaya tinggi. Menurut dia, penyelenggaraan pemilukada di tingkat kabupaten/kota sudah menghabiskan anggaran hingga Rp 10 triliun. Ini belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah.
Djohermansyah menuturkan, kampanye pilkada membutuhkan dana yang tidak sedikit. Misalnya untuk keperluan saksi dan atribut kampanye lain. Sehingga, salah satu cara mencegah lebih banyak kepala daerah masuk penjara adalah mengembalikan pemilihan melalui DPRD.
Selain itu, kata dia, persoalan lain adalah adanya politisasi birokrasi. Ini menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu. Birokrat di daerah menjadi tidak netral karena diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat tertentu. Bahkan, pilkada menyebabkan banyak karir birokrat hancur karena dilanda konflik kepentingan.
Djohermansyah yakin gagasan ini bakal didukung oleh fraksi-fraksi di DPR. Sejauh ini fraksi yang bulat mendukung gagasan ini adalah Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. "Kami harap bisa segera mengerucut saat lobi," kata dia.
