Anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini menyatakan, keputusan PKS menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bukan bentuk tantangan terhadap pemerintah. Penolakan ini sesuai aspirasi yang PKS terima dari masyarakat.
"Perbedaan pendapat jangan dimaknai pembangkangan," kata Jazuli di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 12 Juni 2013. Dia menyesalkan ada pernyataan politikus Partai Demokrat yang menyebut sikap ini munafik. "Ini kan namanya tidak sopan," ujar dia.
Menurut Jazuli, PKS bukan sekali ini menolak keputusan pemerintah. PKS pun menolak keputusan serupa pada 2012. Bahkan, kata Jazuli, PKS menawarkan solusi atas penolakan kenaikan harga BBM. "Kami bukan mencari sensasi," kata dia.
Jazuli menyatakan diundang tidaknya PKS dalam rapat Setgab merupakan hak partai koalisi. PKS tidak hadir karena dianggap tidak kooperatif. PKS, kata dia, tetap tegas menolak kenaikan harga minyak karena mempertimbangkan beban masyarakat yang relatif berat. "Kami tawarkan beberapa solusi," ujarnya.
Jazuli enggan menanggapi isu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan PKS sebagai anggota koalisi. PKS hanya akan memberikan tanggapan jika sudah ada surat resmi dari SBY. "Kan semua ada aturan dan kesepakatannya," kata dia.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
