TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung menyatakan tak tertarik untuk menggantikan Taufiq Kiemas menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Kalau boleh memilih saya pilih jadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat," kata Pramono saat ditemui di ruang kerjanya, kompleks parlemen Senayan, Selasa, 11 Juni 2013.
Saat ini mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini memang tengah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Namanya mulai disebut-sebut berpeluang menjadi Ketua MPR yang sebelumnya dijabat Taufiq Kiemas. Kiemas telah meninggal pada Sabtu, 8 Juni 2013 setelah dirawat di General Hospital, Singapura.
Menurut Pramono, dia memilih tetap menjadi pimpinan DPR lantaran ingin melanjutkan tugas yang sudah dia emban sejak 2009 lalu. "Banyak hal yang sudah berjalan dan ingin tetap kami jaga."
Pramono berharap, siapapun nantinya yang akan ditunjuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menggantikan Taufiq Kiemas, harus bisa melanjutkan nilai kebangsaan yang diwariskan suami Mega itu. "Siapapun yang melanjutkan juga bisa berkomunikasi dengan fraksi lain," ujarnya. Pengganti Taufiq juga harus bisa mengembangkan dan memasyarakat empat pilar kebangsaan yang selalu disampaikan dia yaitu, Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. (Baca: Pengganti Taufik Kiemas Tergantung PDIP)
Soal pengganti Taufiq Kiemas, Pramono mengatakan hingga kini belum dibicarakan di internal partai. Partai hingga kini masih dalam suasana berduka. Sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pengganti Kiemas baru dibicarakan 30 hari setelah kematian Kiemas.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
57 hari lalu
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
