Wali Kota: Komite Sekolah Main Pungut, Bubarkan

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 11 Juni 2013 19:45 WIB

Kantor Walikota Cirebon Jalan Siliwangi, Cirebon, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Cirebon -Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno menyatakan, Komite sekolah yang memberatkan siswa harus dibubarkan. "Sekolah dilarang untuk memungut dengan alasan apa pun dari siswa," kata Ano menanggapi kasus pungutan Rp 1,1 juta yang dilakukan SMP Negeri 2 Kota Cirebon atas nama komite sekolah.

Ano memerintah agar uang yang sudah dipungut segera dikembalikan kepada orang tua siswa. Sebab angka tersebut dinilainya sangat besar. "Kalau ingin AC, nanti kita yang anggarkan. Jangan dari siswa," ucap Ano.

Ano mengkritik keberadaan komite sekolah yang seringkali tidak diisi oleh orang tua siswa. "Saya sendiri masih terdaftar sebagai anggota komite sekolah di SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Padahal anak saya sudah jadi dokter sekarang," katanya.

Karena itu, dia meminta agar komite sekolah benar-benar diisi oleh orangtua siswa yang anak-anaknya menuntut ilmu di sekolah tersebut. Dia juga sudah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang masih memungut dari para siswa. "Untuk apa sih memungut, padahal kan sudah ada BOS, ada DAK?" Ano mempertanyakan.

Sebelumnya diwartakan, SMP Negeri 2 Kota Cirebon memungut sebesar Rp 1,1 juta dari siswa kelas VII. Pungutan tersebut diminta menjelang siswa mengikuti Ujian Kenaikan Kelas (UKK). Bahkan siswa diancam tidak akan mendapatkan kartu ujian jika uang yang diminta tidak diberikan. Uang tersebut direncanakan akan dibelikan pendingin ruangan dan mobil operasional sekolah.

IVANSYAH

Terhangat:
Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas

Baca juga:

Tinggal Klik, Ahok Genjot Serapan Anggaran DKI
Kecelakaan, Arie Wibowo Diperiksa Polisi

Polisi Intimidasi Anak Buah Hercules?

Dua Alasan Sopir TransJakarta Mogok

Berita terkait

Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

4 Agustus 2023

Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.

Baca Selengkapnya

Dugaan Pungutan di SMAN 3 Bekasi, Ridwan Kamil: Harus Ada Izin Tertulis

17 November 2022

Dugaan Pungutan di SMAN 3 Bekasi, Ridwan Kamil: Harus Ada Izin Tertulis

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihak sekolah dilarang melakukan pungutan uang ke siswa tanpa ada izin dari pemerintah

Baca Selengkapnya

Guru Honorer Dipecat Serahkan Temuan Dugaan Pungli ke Polisi

4 Juli 2019

Guru Honorer Dipecat Serahkan Temuan Dugaan Pungli ke Polisi

Sekolah dan Dinas bantah pungli, balik menyudutkan Rumini dengan menyebutnya berperilaku buruk dan kasar, serta tidak disiplin

Baca Selengkapnya

Tujuh Potensi Masalah Dalam PPDB Versi Ombudsman

21 Juni 2019

Tujuh Potensi Masalah Dalam PPDB Versi Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menemukan ada tujuh potensi masalah yang terus terulang dalam pelaksanaan PPDB.

Baca Selengkapnya

Dugaan Pungutan Sekolah SMAN Depok, Ini Kata Kepala Disdik Jabar

18 Juli 2018

Dugaan Pungutan Sekolah SMAN Depok, Ini Kata Kepala Disdik Jabar

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi membantah telah memerintahkan Kepala SMAN 13 Depok mengembalikan uang pungutan sekolah yang dilakukan.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Investigasi Pungutan Sekolah di Depok, Kapan Diumumkan?

18 Juli 2018

Ombudsman Investigasi Pungutan Sekolah di Depok, Kapan Diumumkan?

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya masih melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan sekolah yang dilakukan di SMA Negeri 13 Kota Depok.

Baca Selengkapnya

Pungutan Sekolah di Kota Depok, Ini Dalih Kepala Sekolah

16 Juli 2018

Pungutan Sekolah di Kota Depok, Ini Dalih Kepala Sekolah

Pungutan sekolah disebut inisiatif komite agar murid memiliki tabungan. Belum dirapatkan dan dijanjikan bisa segera ditarik kembali.

Baca Selengkapnya

Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian

16 Juli 2018

Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian

Usai hiruk pikuk PPDB, sebuah SMA Negeri di Kota Depok diadukan untuk dugaan pungutan sekolah dalam proses daftar ulang murid baru. Berapa nilainya?

Baca Selengkapnya

Menteri Muhadjir Jamin Penerimaan Siswa Baru Bebas Pungli

3 Juli 2017

Menteri Muhadjir Jamin Penerimaan Siswa Baru Bebas Pungli

Ia meminta masyarakat segera melapor jika terjadi pungutan liar dalam proses pendaftaran siswa.

Baca Selengkapnya

Penahanan Kartu Ujian, Kemendikbud Investigasi SMAN 5 Depok

12 Maret 2017

Penahanan Kartu Ujian, Kemendikbud Investigasi SMAN 5 Depok

Setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerjunkan tim investigasinya, akhirnya pihak SMAN 5 Kota Depok memberikan sekitar 800 kartu ujian.

Baca Selengkapnya