PDIP Protes Pembagian Kartu BLSM

Reporter

Selasa, 11 Juni 2013 15:50 WIB

Pramono Anung. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menyesalkan langkah pemerintah yang sudah membagi-bagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. "Harusnya program kompensasi kepada rakyat yang akan terkena dampak kenaikan BBM itu dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan," kata Pramono di ruang kerjanya, Selasa, 11 Juni 2013.

Menurut Pramono, sebelum membagi kartu, pemerintah harus menunggu dulu hasil pembahasan anggarannya di Dewan. Saat ini, alokasi dana untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) baru disetujui di tingkat komisi. Pembahasan masih dilanjutkan di Badan Anggaran dan memerlukan pengesahan di paripurna DPR.

Pramono khawatir, pemerintah akan kerepotan bila anggaran BLSM ternyata tak jadi disetujui DPR. Dia juga mempertanyakan sumber anggaran pemerintah untuk sosialisasi dan pembagian kartu tersebut. "Dari mana sumber asal pendanaannya di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), itu kan harus ada?"

Dana kompensasi BBM ini memang belum dianggarkan dalam APBN 2013. Pemerintah bersama DPR kini tengah membahas pengalokasian dana kompensasi ini. Pekan lalu, persetujuan anggaran baru disepakati di tingkat Komisi Sosial DPR dengan total anggaran Rp 12 triliun. APBN Perubahan 2013 kemungkinan baru akan disahkan pekan depan.

Pembagian KPS ini kemarin dilakukan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Ia membagikan KPS di Jalan Pertanian Utara RT 12 RW 01 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumat pekan lalu, kartu yang sama juga dibagikan di Denpasar, Semarang, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Medan, Yogyakarta, Bandung, Ambon, dan Jayapura.

Kartu ini akan dibagikan pada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin atau mencakup 63 juta jiwa. Pembagian dilakukan melalui kantor pos. "Kartu akan digunakan untuk mendapatkan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan BLSM."

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terhangat
Anak Soeharto Caleg Nomor 1 dari Golkar Yogyakarta

Ketua Golkar DIY Rela Jadi Caleg Nomor Dua

Tifatul Jelaskan Kenaikan BBM ke Majelis Syuro PKS


TOPIK Terhangat
Priyo Budi Santoso
| Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas | Cinta Soeharto Bangkit? | Pemukulan Pramugari

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya