Hidayat Nur Wahid: PKS Memang Main di Dua Kaki

Reporter

Selasa, 11 Juni 2013 12:51 WIB

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya tak mempersoalkan bila berkembang anggapan publik bahwa PKS memainkan politik dua kaki. "Kalau main di dua kaki itu normal, kalau main di satu kaki itu namanya kami pincang," kata Hidayat sambil melirik ke arah kakinya, di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 11 Juni 2013.

Berbeda dengan kaki yang dilirik Hidayat, dia memastikan dalam kebijakan politik sikap partainya jelas. Hidayat menyebutkan tak ada keputusan partainya yang mendua seperti disindir politikus Demokrat sebagai politik dua kaki. (Lihat: Demokrat: PKS Ubah Sikap atau Keluar Koalisi)

Dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, sikap PKS kata Hidayat, juga sangat terang. Partai dengan tegas menolak kenaikan itu karena dinilai akan menyusahkan masyarakat. "Dari awal sikap kami tak ada yang berbeda."

Mengenai pernyataan tiga menteri PKS di kabinet yang menyatakan mendukung kebijakan kenaikan BBM, Hidayat mengaku partainya tak akan mempersoalkan. Alasannya, sikap itu dinilai PKS bukan sikap partai tetapi sikap menteri sebagai pembantu presiden. Hidayat berdalih, sejak awal PKS memang memberlakukan kebijakan bahwa elit PKS yang ditunjuk menjadi menteri bukan lagi milik partai.

Sebelumnya, Ketua DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin meminta PKS mengambil sikap tegas terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut dia, sikap PKS saat ini membuatnya tampak "berkaki dua". "PKS harus tegas mau ambil posisi di mana," kata Didi.

Belakangan, PKS menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar yang direncanakan pemerintah. Bahkan, PKS telah memasang berbagai spanduk penolakan di berbagai daerah. Namun, sampai saat ini, PKS masih berada di dalam partai koalisi pemerintah. Idealnya, sebagai partai anggota koalisi, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. Kalau PKS masih bertahan dengan sikapnya sampai penetapan kenaikan harga BBM, Didi meminta PKS bersikap kesatria. "Bersikap kesatria, jangan berkaki dua," ujarnya.

IRA GUSLINA SUFA

Terhangat:
Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas


Baca juga:

BBM Naik Dinilai Tak Pengaruhi Biaya Produksi

PKS Tolak Kenaikan BBM, PAN: Setgab Tak Efektif

Kenaikan BBM, Gerindra Masih Setengah-setengah

Ekonom: Kenaikan BBM Mutlak Dilakukan

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

48 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

55 hari lalu

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

55 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

56 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

5 Maret 2024

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

4 Maret 2024

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya