TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas berjanji lembaganya akan menelisik aliran dana dari rekening Ahmad Fathanah ke 45 perempuan. Fathanah adalah tersangka kasus suap impor sapi dan pencucian uang.
Menurut Busyro, jika para perempuan itu terkait dengan kasus pencucian uang yang menjerat Fathanah, penyidik KPK akan memanggil mereka. “Tentu perlu ditelisik dulu data alirannya,” kata Busyro kepada Tempo, Selasa, 21 Mei 2013, kemarin.
Aliran duit Fathanah kepada para perempuan berlangsung dalam kurun waktu delapan tahun. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengatakan, dana dari rekening Fathanah itu mengalir sejak 2005 sampai 2013. Dari penelusuran Tempo, perpindahan duit itu melalui rekening Bank Mandiri dan Bank Central Asia. Nilai transaksinya mulai Rp 1,1 juta hingga Rp 2 miliar.
Menurut Yusuf, perempuan yang menerima dana dari Fathanah patut dicurigai karena mereka bukan istri atau kerabatnya. Potensi aliran dana ke sejumlah perempuan yang bukan istri atau kerabatnya, kata dia, bisa menjadi modus penyamaran dana-dana yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. Kalaupun opsi ini tidak terbukti, kata Yusuf, perempuan itu berpotensi dijerat terlibat pencucian uang. “Ini KPK yang harus membuktikan,” tuturnya.
Sumber Tempo mengatakan aliran dana ke 45 perempuan itu baru sebagian dari transaksi Fathanah. Tidak tercantum nama-nama perempuan yang sudah diperiksa dan sudah menyerahkan dananya ke KPK, seperti artis Ayu Azhari, yang menerima dana Rp 20 juta dan US$ 1.800 melalui anaknya, Axel Gondokusumo. Nama Vitalia Shesya, yang menerima Rp 200-250 juta, juga tidak tertera dalam temuan PPATK ini. Tri Kurnia Puspita juga tercatat menerima Rp 35 juta, tapi yang bersangkutan menyerahkan Rp 400 juta kepada KPK. “Artinya masih ada rekening lain,” ucap sumber tersebut. (Baca Lengkap: EDSUS Para Wanita Fathanah)
ANTON APRIANTO | FEBRIANA FIRDAUS | TRI ARTINING PUTRI
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
POLITIK Terpopuler
Skenario Tukar Kursi, Lobi Fathanah di Pesawat
Calon KSAD Moeldoko Diingatkan 'Operasi Sajadah'
Ridwan: Fathanah Sering Tunjukkan Foto Perempuan
Pengacara PKS Bungkam Soal Pelat Nomor Palsu
Berita terkait
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
29 menit lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
36 menit lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
2 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
3 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
5 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
12 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
13 jam lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
14 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
18 jam lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
18 jam lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya