TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Kabinet Dipo Alam membela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menerima penghargaan dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) meski sejumlah kalangan menolak ACF memberikan penghargaan itu ke SBY. "(Penghargaan) itu kan bukan kami yang minta," kata Dipo, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2013.
Dipo justru "menyerang balik" Franz Magnis Suseno yang menyampaikan protes atas penghargaan yang bakal diterima SBY. Terutama pernyataan Franz Magnis bahwa SBY tak pernah mengucapkan sepatah kata untuk membela minoritas.
"(Pernyataan) itu nggak benar. Saya punya buktinya, baik di sidang kabinet maupun hasil sidang kabinet, pidatonya ada," ujar dia. "Jadi tidak mungkin kalau dibilang Presideen tidak memberikan perhatian terhadap minoritas."
Ia juga mengaku heran lantaran seolah-olah yang memiliki komunitas lintas agama adalah hanya lintas agama milik Franz Magnis. "Saya tidak setuju dengan itu," ucap Dipo. Meski begitu, ia mempersilakan Franz Magnis menulis protes ihwal penghargaan untuk SBY lantaran protes itu adalah hak masing-masing orang.
"Yang jelas selama ini Presiden tidak pernah minta. Kami tidak meminta-minta supaya ada penghargaan itu," ucap Dipo. Ia pun menanggapi protes yang menilai SBY mengabaikan masalah penganut Ahmadiyah, Syiah, dan masalah gereja di Indonesia.
Menurut Dipo, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kurang lebih 250 juta penduduk. "Jangan hanya melihat yang ada di televisi, misalnya bakar-bakaran. Ya memang itu terjadi yang kayak begitu," katanya.
"Jadi kata-kata Pak Magniz itu, maaf kata ya, dia matanya dangkal. Melihat Indonesia seolah-olah yang hanya ada di TV dengan adanya konflik-konflik begitu," Dipo menambahkan. Menurut dia, masalah Ahmadiyah sudah terjadi sejak dulu.
"Sejak zaman Bung Karno ada itu, bahkan sejak zaman Jepang," ujar Dipo. Ia mengatakan, sudah ada Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani masalah Ahmadiyah ini. "Seandainya SKB itu dipakai, (masalah Ahmadiyah) itu bisa (selesai)."
Profesor bidang filsafat, Franz Magnis Suseno, protes atas rencana penganugerahan World Statesman Award kepada Presiden SBY. Franz Magnis mengirim surat keberatan ke Appeal of Conscience Foundation, lembaga yang menganugerahi hadiah tersebut.
Dia menyebutkan ada dua poin keberatan "Pertama, SBY selama kepemimpinannya 8,5 tahun tidak pernah menyatakan kepada rakyat Indonesia untuk menghormati minoritas," kata Franz Magnis ketika dihubungi Tempo, Kamis, 16 Mei 2013.
Kedua, SBY tidak pernah melindungi kelompok yang menjadi korban kekerasan seperti dalam kasus Ahmadiyah dan Syiah yang dicap sesat oleh kelompok aliran keras. "Presiden SBY tidak melakukan dan mengatakan apa-apa untuk melindungi mereka," kata Franz Magnis.
PRIHANDOKO
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
Bisnis Labora Sitorus Dimulai dari Miras Cap Tikus
Begini Kronologi Katon Bagaskara Terjatuh
PKS: Ada yang Mencari-cari Kesalahan Kami
Di Prancis Ada Masjid Gay
