Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan menegur keras Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, jika tak responsif terhadap laporan dugaan korupsi di kementeriannya. “Menteri Nuh yang belum bersikap atas temuan Inspektur Jenderalnya sangat mengherankan,” kata peneliti senior Indonesia Budget Center Roy Salam saat dihubungi, Senin, 20 Mei 2013.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemukan indikasi dugaan korupsi sekitar Rp 700 miliar di Direktorat Kebudayaan. Inspektur Jenderal Kementerian Haryono Isman mengatakan indikasi korupsi dalam penggunaan anggaran kegiatan Direktorat Kebudayaan kerap menggunakan jasa event organizer atau penyelenggara acara. (Baca: KORAN TEMPO Edisi Senin 20 Mei 2013)
Namun temuan itu tidak segera ditindak lanjuti Menteri M. Nuh, padahal Menteri lah yang berwenang melaporkan dugaan korupsi di lembaganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kalau Irjen bilang ada korupsi, saya yakin 100 persen itu memang korupsi,” Roy menegaskan.
Roy mempertanyakan sikap Menteri yang terkesan mengabaikan laporan itu. Padahal, kata dia, Inspektorat Jenderal Kemendikbud diisi oleh orang-orang kompeten dan punya integritas. “Inspektorat Jenderal fungsinya memang mengawasi lembaga secara internal," kata dia. "Mereka tahu sistem dan permainan dalam lembaga mereka. Bisa dibilang Irjen di setiap kementerian adalah whistleblower yang dilembagakan. Mereka lah salah satu garda pencegahan korupsi.”
Roy menilai Menteri M. Nuh tidak menunjukkan semangat antikorupsi. “Seharusnya M. Nuh sadar di tengah kondisi negara dengan korupsi merajalela di mana-mana, dia bisa memberikan angin segar gerakan antikorupsi dengan bertindak secara cepat dan tegas," kata dia. "Dulu dia bilang mendorong perubahan, tapi kok sekarang tindakannya lamban."
