Dhana Widyatmika Bantah Punya Rekening Rp 60 M

Jumat, 17 Mei 2013 08:44 WIB

Dhana Widyatmika. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana kasus korupsi pajak, Dhana Widyatmika menegaskan bahwa dia dan istrinya, Dian Anggraeni, tidak memiliki rekening bank senilai Rp 60 miliar. Penegasan ini disampaikan sebagai hak jawab atas berita Tempo.co pada Rabu 15 Mei 2013 berjudul "KPK Tangkap Tangan Penyidik Pajak".

Menurut surat elektronik yang dikirim dari akun email istri Dhana ini, berita itu keliru menyebutkan jumlah uang yang ada di rekening pasangan ini. "Istri saya hanya punya dua rekening bank, untuk menampung gaji," demikian tulis Dhana.

Yang lebih penting, kata Dhana, istrinya sama sekali tidak tersangkut kasus yang menimpa dirinya. "Sepanjang proses penyidikan dan sampai detik ini, istri saya tidak pernah sekali pun dipanggil oleh pihak Kejaksaan sehubungan dengan rekeningnya ataupun pekerjaan dan kewenangannya. Tidak pernah ditemukan bukti satu pun yang membuat isteri saya diperiksa atau disidik," katanya. Sampai saat ini, Dian Anggraeni masih aktif sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut Dhana menjelaskan bahwa rekening pribadinya hanya tujuh buah, bukan 18 buah. "Soal rekening Rp 60 miliar itu tidak pernah terbukti, di penyidikan maupun dalam sidang," katanya.

Dhana juga menyoroti kesalahan penulisan waktu penahanan dirinya di Kejaksaan Agung, yang sebenarnya terjadi pada 2 Maret 2012, bukan 17 Februari 2012. Dia juga menjelaskan bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat adalah 7 tahun penjara. Baru April 2013 lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya jadi 10 tahun penjara. Semula jaksa menuntut hukuman 12 tahun bui untuk Dhana. "Tapi di pengadilan negeri, ada satu hakim yang dissenting opinion dan minta saya divonis bebas murni," kata Dhana.


HAK JAWAB | WD






Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

7 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

48 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya