Mobil VW Carravelle yang disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, Selasa (7/5). Pihak PKS membantah sejumlah mobil ini merupakan sumbangan Luthfi Hasan. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan aktivis dari Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta menggelar aksi damai menolak kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis 16 Mei 2013. Mereka berjalan dari Utara XT Square menuju kantor Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Veteran Yogyakarta. Di depan kantor PKS, mereka berorasi dan membawa poster bertuliskan: `Save KPK`.
Aktivis anti-korupsi, kata dia terdiri dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Indonesia Court Monitoring (ICM), Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat, Jaringan Perempuan Yogyakarta. Jaringan ini menolak perlawanan PKS menghambat pengungkapan kasus korupsi.
Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM, Hasrul Halili, mengatakan PKS hendaknya meminimalisasi politisasi kasus dengan menggulirkan wacana yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. “PKS seharusnya istiqomah dengan jargon yng didengungkan sebagai partai bersih. Mari berkonsentrasi pada upaya penegakan hukum,” katanya.
Aktivis perempuan, Budi Wahyuni mengatakan PKS harus transparan menjelaskan dana yang dimiliki. “Hibah gedung PKS juga harus ditelusuri. Tunjukkan duit PKS bukan hasil korupsi,” kata dia.
Bendahara Umum PKS DIY, Huda Tri Yudiana, mengatakan PKS DIY tidak mendukung pembubaran KPK. Upaya yang dilakukan partainya selama ini hanya mengingatkan KPK agar lebih profesional menjalankan tugasnya. “KPK bukan malaikat sehingga kita semua bisa mengingatkan. PKS tidak pernah melawan KPK,” katanya. Menurut dia, PKS telah mengaudit harta kekayaan seluruh pengurus daerah untuk memastikan tak ada penyimpangan.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
